Demo Daerah Akibat Kenaikan PBB, Pengamat: Kemungkinan Kecil Ada yang Menunggangi

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyoroti unjuk rasa yang terjadi di Pati, Jawa Tengah dan beberapa daerah lainnya yang menuntut kebijakan semena-mena kepala daerah yang menaikkan (Pajak Bumi dan Bangunan).

“Kemarahan masyarakat yang meninggi sebetulnya bukan disebabkan kenaikan pajak semata, tapi karena arogansi Bupati yang menantang rakyat. Arogansi itu yang membuat budaya amuk masyarakat Pati muncul,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (14/8).

Hendri berpandangan bahwa aksi tersebut merupakan murni keresahan masyarakat yang melihat tidak adanya keadilan lewat kebijakan yang datang secara tiba-tiba. Untuk itu, dia menilai, aksi tersebut bukan dari adanya campur tangan politik.

Baca Juga: DPRD Pati Sepakati Hak Angket dan Pembentukan Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo

“Menurut saya ini murni keresahan masyarakat jadi kecil kemungkinan ada pihak yang menunggangi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Handri menuturkan bahwa aksi yang dilakukan masyarakat Pati juga sangat mungkin diikuti oleh masyarakat diberbagai daerah lainnya, bila pemimpin daerahnya melakukan kebijakan yang arogan.

“Apa yang terjadi di Pati sangat mungkin menular ke daerah lain atas dasar kesamaan nasib, keuangan sulit dan pemimpin yang arogan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Unjuk rasa puluhan ribu warga Pati, Jawa Tengah, di depan Kantor Bupati Pati berujung ricuh pada Rabu (13/8).

Aksi ini dipicu kebijakan Bupati Sadewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Meski kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, kemarahan warga beralih menuntut mundurnya Sadewo dari jabatan.

Tak hanya di Pati, gelombang unjuk rasa juga terjadi di Bone, Sulawesi Selatan yang menolak kenaikan PBB-P2 di depan kantor DPRD pada Selasa (12/8).

Aksi tersebut dilakukan oleh mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bone. Mereka menuntut adanya kebijakan kenaikan pajak PBB hingga 300% yang dinilai tak manusiawi.

Baca Juga: Menolak Mundur, Bupati Pati Sudewo: Saya Baru Beberapa Bulan Menjabat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News