kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Darmin sebut belum ada perkembangan rencana investasi Hyundai


Senin, 03 September 2018 / 15:09 WIB
Darmin sebut belum ada perkembangan rencana investasi Hyundai
ILUSTRASI. HYUNDAI


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mengenai rencana investasi PT Hyundai Motor Company dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Senin (3/9). Usai rapat, Darmin menyebut pertemuan dilakukan sekaligus menyiapkan bahan bagi Presiden Jokowi untuk kunjungannya ke Korea Selatan pekan depan.

Soal rencana investasi perusahaan asal Negeri Ginseng tersebut melalui PT Hyundai Mobil Indonesia sendiri, ia mengaku, "Kami justru melihat perkembangannya sama, hampir belum ada," kata Darmin, Senin siang.

Darmin juga mengakui, Hyundai meminta beberapa insentif untuk berinvestasi di dalam negeri, tetapi belum ada kepastian dari perusahaan Hyundai. Makanya, Darmin masih enggan menjelaskan hal itu.

"Kami belum bisa deh menjelaskan itu karena kami belum bilang iya. Artinya itu hal yang kami sebenarnya belum ingin membicarakan terutama di publik. Biar Nanti waktu Presiden ke sana ada komunikasi lebih jelas," tambah Darmin.

Sementara itu, Airlangga Hartanto menyebut, hingga saat ini pemerintah belum menerima surat secara resmi dari Hyundai. Jika Hyundai jadi membangun pabriknya di Indonesia, pemerintah tak akan memberikan perlakukan khusus. Melainkan, hanya memberikan insentif secara umum berupa tax holiday.

Airlangga melanjutkan, struktur industri otomotif di Indonesia sebenarnya sudah cukup dalam. Makanya, banyak perusahaan yang komponennya dari dalam negeri meminta agar pemerintah memperketat pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar mengurangi impor. Dengan demikian, pemerintah berharap hal itu akan mencegah persaingan yang tidak sehat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×