Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kementerian Kehutanan (Kemhut) terus memperbanyak pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Sampai saat ini, Kemhut mengklaim sudah merealisasikan anggaran KBR tahap pertama sebanyak Rp 200 miliar. Jumlah itu setara 40% dari total anggaran yang mencapai Rp 500 miliar.
Anggaran sebanyak itu untuk membangun 10.000 KBR di seluruh provinsi Indonesia, kecuali DKI Jakarta. Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial Kemhut, Harry Santoso mengatakan, penyaluran anggaran tahap pertama itu dialokasikan untuk membiayai persiapan sarana, seperti kantong plastik tanaman, lahan dan bedeng.
Saat ini, ia mengaku siap mengucurkan anggaran tahap kedua sebesar 40%. Anggaran tahap kedua ini untuk pembibitan. “Saat ini kami mau masuk tahap kedua, kami menunggu musim hujan agar bibit bisa ditanam semua,” ujar Harry, Rabu (26/10).
Setiap satu unit KBR akan diberikan 50.000 batang bibit. Selain untuk pengadaan bibit, anggaran tahap kedua juga digunakan untuk biaya pemeliharaan.
Setelah ini, menurut Harry, pihaknya akan mengucurkan anggaran tahap ketiga senilai Rp 100 miliar. Anggaran itu digunakan untuk biaya operasional dan penyuluhan.
Menurut hitung-hitungan Harry, biaya operasional setiap KBR mencapai Rp 50 juta. Biaya itu sudah meliputi persiapan sarana, pembibitan hingga pemeliharaan.
Untuk memantau program ini, Kemhut telah membuat peta pembangunan KBR di Balai Pengelolaan DAS di tiap daerah. Dari peta itu dapat diketahui sasaran area penanaman KBR dan jenis bibit. "Bukan saja lahan yang harus jelas, pengelola KBR juga mesti terang," ujar Harry.
Pembangunan KBR ini berfungsi membantu merehabilitasi lahan dan mendukung program penanaman 1 miliar pohon. Menurut data Kemhut, terdapat 30 juta hektare (ha) hutan Indonesia mengalami kerusakan kritis dan sangat kritis di DAS. "Pendirian KBR bisa merehabilitasi lahan 1 juta ha," ujar Harry.
Anggota Komisi IV DPR Ibnu Multazam mendukung upaya Kemhut tersebut. Dia meminta Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial memberikan secara rinci data koordinat desa-desa yang menjadi sasaran. "Selama ini kami kesulitan memantau," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
