Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - KONTAN.CO.ID. Dua nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan China yang ditandatangani saat Menko Maritim Luhut Pandjaitan berkunjung ke Tiongkok pada Jumat (13/4) akan segera direalisasikan. Nota kesepahaman tersebut terkait dengan investasi dalam One Belt One Road Initiative.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin bilang, delegasi pemerintah China yang terdiri dari 16 ahli datang ke Indonesia pada hari Kamis (26/4). Hal tersebut untuk memperolah keterangan detil mengenai proposal investasi yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia.
“Mereka membawa 16 pakar untuk memperoleh data dan verifikasi dari kementerian dan lembaga terkait serta melakukan kunjungan lapangan ke tiga lokasi yang kita tawarkan,” jelas Ridwan pada keterangan tertulisnya, Kamis (26/4).
Tiga lokasi yang akan dikunjungi oleh delegasi Tiongkok itu antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.
Di wilayah-wilayah itu, Pemerintah Indonesia menawarkan kerjasama dalam pembangunan infrastruktur transportasi udara, pelabuhan, kawasan industri, pariwisata, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang. Secara umum, lanjut Ridwan, pemerintah Indonesia menawarkan dua kelompok proyek prioritas.
“Kelompok satu berada di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali, sementara itu kelompok kedua berada di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua,” ujar Ridwan.
Ridwan menekankan kepada delegasi China, bahwa pemerintah memberikan 4 syarat untuk berinvestasi.
"Investor wajib menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, memanfaatkan tenaga lokal untuk kegiatan operasional, mendirikan industri dengan nilai tambah dari hulu ke hilir dan harus ada transfer teknologi yang efektif sehingga keberlanjutan proyek ini dapat terjamin," tegasnya.
Menanggapi syarat pemerintah Indonesia itu, Ketua Delegasi Tiongkok yang juga Wakil Presiden China International Engineering Consulting Corporation (CIECC) Dou Hao mengaku akan mengikutinya. Dan agar kerja sama dapat segera terealisasi, Dou meminta agar dapat segera melakukan uji kelayakan pada wilayah-wilayah yang ditawarkan oleh pemerintah RI. Dari studi itu, China akan menentukan proyek mana yang dapat dijadikan prioritas untuk dibangun.
“Karena tadi kami masih memperoleh informasi yang sedikit dari kementerian dan lembaga terkait, maka kami berharap supaya segera dapat melakukan studi kelayakan bersama,” ujar Dou Hao.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
