Butuh biaya vaksin gratis, belanja barang bisa jadi patokan realokasi anggaran K/L

Senin, 21 Desember 2020 / 20:49 WIB

ILUSTRASI. Pemerintah akan memangkas belanja kementerian/lembaga (K/L) pada 2021 untuk anggaran vaksin gratis.

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Agar pemerintah bisa memberikan vaksin Covid-19 secara gratis, pemerintah akan memangkas belanja kementerian/lembaga (K/L) pada 2021.

Ekonom Senior Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, untuk melakukan realokasi belanja K/L pos belanja barang bisa menjadi benchmark Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari tambahan dana vaksin gratis. Menurutnya, realiasi belanja barang November-Desember 2020 patut dianalisis dengan cermat.

“Dari komponen belanja barang nanti kan bisa dilihat mana saja K/L yang penyerapannya bagus di akhir tahun. Yang perlu diwaspadai adalah K/L yang justru banyak merealisisasikan belanja dalam hal perjalanan dinas. Di situasi seperti ini itu jelas memaksakan saja agar anggarannya habis,” kata Enny kepada Kontan.co.id, Senin (21/12).

Dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, realisasi belanja barang hingga akhir November mencapai Rp 328,6 triliun, tumbuh 22,2% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 269 triliun. Bahkan, belanja barang sudah 21% melwati anggaran tahun 2020 yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 271,7 triliun.

Enny menambahkan, yang terpenting, Kemenkeu, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN transparan soal perhitungan kebutuhan vaksin. Kalau kebutuhannya sudah jelas, barulah memikirkan biaya vaksin gratis.

Ia juga mengatakan, pemerintah harus betul-betul meyakinkan masyarakat kalau kualitas vaksin yang disedikan mujarab bisa menangkal virus corona. Kata Enny, kualitas vaksin akan menjadi pertimbangan masyarakat ekonomi kelas menengah dan atas.

Jika kualitas vaksin buruk, maka masyarakat kelas menengah-atas engga menyuntikan ke tubuhnya. Akhirnya, ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Jadi bukan cuma masalah gratis atau tidak, tapi juga efektivitasnya. Karena sebenarnya masyarakat kelas menengah dan atas juga bisa saja membeli sendiri vaksinnya,” ujar Enny.