kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.455.000   12.000   0,83%
  • USD/IDR 15.155   87,00   0,57%
  • IDX 7.743   -162,39   -2,05%
  • KOMPAS100 1.193   -15,01   -1,24%
  • LQ45 973   -6,48   -0,66%
  • ISSI 227   -2,76   -1,20%
  • IDX30 497   -3,22   -0,64%
  • IDXHIDIV20 600   -2,04   -0,34%
  • IDX80 136   -0,80   -0,58%
  • IDXV30 141   0,18   0,13%
  • IDXQ30 166   -0,60   -0,36%

Bus berkarat dampak program ambisius Pemprov DKI


Senin, 10 Februari 2014 / 14:04 WIB
Bus berkarat dampak program ambisius Pemprov DKI
ILUSTRASI. Sektor perkantoran masih sepi peminat setelah Covid-19


Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Ketua Komisi B Bidan Transportasi DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin menyesalkan adanya berbagai kerusakan pada bus baru transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang baru saja tiba di Jakarta. Menurut dia, seharusnya Pemprov DKI Jakarta dapat memberi perhatian lebih kepada program pengadaan transjakarta serta BKTB tersebut.

"Begini nih dampak dari pengadaan program ambisius," kata Selamat kepada Kompas.com, Senin (10/2/2014), di Jakarta.

Pengadaan ribuan bus transjakarta dan bus sedang itu, menurut Selamat, merupakan program prioritas dan unggulan Pemprov DKI di bawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ia mengimbau Pemprov DKI menggandeng Inspektorat bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi proses pengadaan bus tersebut. Nantinya, proses pengawasan itu dapat meminimalisir segala kekurangan dari segi kualitas, waktu, maupun kuantitas.

Selamat mengatakan, bus-bus itu belum dibayar secara penuh. Mumpung bus tersebut belum dibayar, kata Selamat, lebih baik Pemprov DKI Jakarta meminta klaim dan mengirim barang kembali sesuai spesifikasi yang ada. Karena bus-bus baru ini juga merupakan barang baru, tentunya ada jaminan layanan purnajual.

Setelah diaudit dan pendampingan dengan undangan seluruh vendor, baru bus-bus baru itu dapat dibayar secara penuh. Selamat mengimbau agar audit tidak dilaksanakan di akhir pengadaan dan bus telah beroperasi. Selama proses pengadaan, juga harus ada pemeriksaan untuk memastikan kualitas terjamin. Menurut dia, warga dapat merasakan dampak negatif akibat program pengadaan bus yang terburu-buru dengan target fantastis itu.

"Seharusnya pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kekuatan Pemprov DKI. Cari dulu depo, sopir, SPBG, operasional administrasinya. Saya yakin banget Dishub DKI juga tidak kuat mengimpor bus banyak-banyak," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Tahun ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menargetkan menambah 3.000 transjakarta dan 1.000 bus ukuran sedang untuk BKTB. Dalam Rancangan APBD DKI 2014, anggaran yang diusulkan untuk pengadaan ribuan bus sedang mencapai Rp 1,6 triliun. Adapun untuk pengadaan bus transjakarta, anggaran yang diusulkan mencapai Rp 3 triliun. (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×