Reporter: Fahriyadi | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Kalangan buruh tak ambil pusing menyusul kabar puluhan perusahaan yang bakal hengkang dari Jakarta. Kaum pekerja ini khawatir pengusaha yang merelokasi pabriknya ke daerah lain justru meninggalkan setumpuk persoalan terutama soal pesangon.
Presidium Forum Buruh DKI Jakarta Mahmud menyatakan, memidahkan usaha ke tempat lain adalah hak pengusaha. Tak ada yang bisa dilakukan oleh buruh agar puluhan perusahaan padat modal di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) tersebut tidak merelokasi pabrik ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Meski ancaman pengangguran menghantui puluhan ribu buruh, kami tetap memperjuangkan hak memperoleh upah layak," katanya kepada KONTAN, Senin (25/3).
Asal tahu saja, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menyebut sedikitnya 41 perusahaan sudah bersiap merelokasi pabrik ke luar Ibukota. Akibat rencana itu, berdampak pada nasib 42.015 karyawan yang bakal kehilangan pekerjaan. Kadin juga mencatat sampai Maret 2013, terdapat 3.447 orang terkena kebijakan pengurangan karyawan sebagai bagian dari persiapan relokasi.
Menurut Mahmud, pengurangan pekerja sudah dimulai sejak awal tahun lalu. Meski begitu, cara ini tidak bakalan menghentikan semangat dan perjuangan buruh menutut hidup sejahtera dengan mendapat upah layak. "Intinya buruh DKI ingin menyatakan sikap tak ingin diberi upah murah," tandasnya.
Untuk menyikapi potensi membengkaknya jumlah pengangguran, Forum Buruh DKI akan menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi terkat problem ketenagakerjaan. Buruh juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan lapangan kerja bagi buruh yang terkena dampak dari cabutnya puluhan perusahaan itu.
Pemerintah Provinsi DKI siap mengantisipasi eksodus pengusaha keluar Jakarta. Caranya, menyiapakan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Jokowi, biasa disapa orang nomor satu di Jakarta mempersilakan pengusaha pindah ke daerah lain. Lagi pula, Jokowi bilang, " Jakarta memang bukan kota industri, melainkan kota jasa dan perdagangan".
Hanya saja, Muhammad Sattar Taba, Direktur Utama PT KBN masih enggan diminta penjelasannya terkair rencana puluhan perusahaan yang umumnya pemodal asing itu meninggalkan Jakarta lantaran terbebani kenaikan upah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
