Reporter: Merlinda Riska, | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Sejak 1998, kewenangan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyangga kebutuhan pangan nasional dipangkas pemerintah atas saran Dana Moneter Internasional (IMF). Praktis sejak itu, Bulog cuma mengurusi soal beras saja.
Belakangan, saat harga-harga kebutuhan pokok melambung, pemerintah melontarkan rencana untuk menjadikan kembali Bulog sebagai stabilisator harga sekaligus penyangga kebutuhan pangan nasional.
Rencana itu agaknya serius. Bahkan menurut Menteri Pertanian Suswono, rencana tersebut sudah dibahas di kabinet. Ia bilang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan para menteri untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas rencana tersebut. "Saat ini tim yang membahas dari Kementerian Koordinator Perekonomian," katanya, akhir pekan lalu.
Nah, tim tersebut bertugas membahas payung hukum tentang badan penyangga pangan ini. Maklum saja, berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perum Bulog, Bulog hanya berperan dalam satu komoditas, yaitu beras. "Dua pekan ke depan atau paling lambat bulan depan, tim pembahas ini bisa segera menyampaikan hasil pembahasannya," kata Suswono.
Hanya saja, pembahasan badan penyangga pangan ini belum sampai pada komoditas-komoditas apa saja yang akan diawasi Bulog. Tapi, Suswono berharap, komoditas pangan yang sangat sensitif dengan kenaikan harga akan menjadi tanggung jawab Bulog kelak.
Ambil contoh, gula, kedelai dan jagung. "Tapi, untuk jagung baru kemungkinan karena masih fluktuatif ya, tergantung musim. Ya pokoknya, jangan sampai kenaikan komidatas pangan itu memukul rakyat," ujarnya.
Suswono menambahkan, dengan mengoptimalkan peran Bulog sebagai penyangga kebutuhan pangan nasional, harapannya kelak bisa menjaga stabilitas harga pangan. Jadi, nanti akan ada harga pokok pembelian (HPP) komoditas pangan, sehingga harganyanya stabil.
Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi VI DPR menyarankan agar rencana optimalisasi peran Bulog ini menunggu Rancangan Undang Undang (RUU) Pangan yang sedang digodok DPR. Dalam calon beleid itu, DPR sudah memasukkan usulan lembaga khusus yang bertugas menjaga stabilitas harga pangan.
Nanti, Bulog akan melebur di lembaga tersebut dan punya peran operasional dalam stabilisasi harga lima komoditas utama yakni beras, gula, daging, jagung, dan kedelai.
Viva Yoga Mauladi, anggota Komisi IV DPR juga mengapresiasi rencana SBY itu. "Pangan bukan komoditas politik, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi perlu dikendalikan oleh pemerintah, bukan pasar," ujarnya.
H.S. Dilon, pengamat pertanian menyambut rencana menghidupkan Bulog sebagai badan penyangga ketahanan pangan nasional. Hanya saja, pemerintah harus perbaiki instrumen kebijakannya. "Juga jangan biarkan Bulog kembali jadi sarang korupsi karena dipolitisasi," tegasnya..
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
