Reporter: Irma Yani Nasution | Editor: Edy Can
JAKARTA. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang menganalisis minimnya penyerapan anggaran di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) ataupun diclaimer. Hasil pengusutan itu akan menjadi pertimbangan untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Kami akan mendiagnosis, mencari tahu apa yang salah, apakah perencanaannya, apakah sumber daya manusianya (SDM) yang salah, atau aturannya yang kurang baik," papar Kepala BPKP Mardiasmo, usai Seminar Nasional Pengawasan, Selasa (3/8).
Sekadar catatan, rendahnya manajemen pengelolaan keuangan di daerah membuat kualitas mayoritas atau 97,5 % dari total 482 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) masih buruk. Hanya 12 daerah atau 2,5% yang sudah membuat laporan keuangan dengan bagus dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK. Sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah masih mendapatkan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat dan opini wajar dengan pengecualian (WDP)
Selain itu dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan 76 kementerian/lem-baga di tingkat pusat, sebanyak 40 instansi sudah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian.
Mardiasmo menjelaskan, pihaknya memberikan bantuan yang bersifat kuratif dan preventif. Untuk tindakan preventif, dia mengatakan, akan memerlukan jangka waktu menengah dan panjang. Mereka akan memberikan rekomendasi kepada Presiden nantinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
