Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menalangi dana pembebasan lahan jalan tol Semarang-Solo terutama ruas jalan tol Bawen Solo. Sebab, subsidi dana pembebasan lahan ruas tol Bawen-Solo yang digarap anak usaha PT Jasa Marga Tbk (JSMR) ini, belum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menjelaskan kendati belum dialokasikan Kementerian Keuangan, pada prinsipnya sudah setuju memberikan subsidi pembebasan lahan milik PT Trans Marga Jateng. "Ini untuk mempercepat pengerjaan saja," ujarnya, akhir pekan lalu.
Sekedar mengingatkan, target penyelesaian jalan tol Bawen-Solo ini dipercepat dari 2015 menjadi 2012. Lantaran dipercepat maka secara keekonomian belum layak sehingga memerlukan subsidi dari pemerintah. Dana subsidi yang diperlukan untuk pembebasan lahan sebesar Rp 600 miliar rencananya diambil dari APBN.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Gazali mengatakan, jika permintaan dana talangan tak jadi dilakukan maka pembangunan ruas tol Semarang-Solo menggunakan skema awal kontrak. Yakni proyek tersebut pelaksanaan konstruksinya diundur hingga tahun 2015.
Direktur Utama Jasa Marga, Frans Sunito, menyatakan kesediaannya untuk menalangi dana pembebasan lahan. Bahkan dana konstruksi juga sudah disiapkan sehingga totalnya Rp 1,9 triliun.
Namun, kata Frans, Jasa Marga meminta ada perjanjian tertulis dengan pemerintah mengenai dana talangan ini. Intinya dalam perjanjian tertulis tersebut menyebutkan bahwa bila Trans Marga Jateng rampung menyelesaikan konstruksi tol Semarang-Solo secara keseluruhan termasuk ruas Bawen-Solo, maka pemerintah harus mengembalikan dana talangan.
Frans minta perjanjian ini dibuat pada akhir tahun ini. Bila tak ada surat perjanjian maka tak akan ada dana talangan. “Itu jalan terbaik bila ruas tol Bawen-Solo cepat rampung," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
