Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit angkat bicara soal gugatan yang dilayangkan Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) di PTUN Jakarta terkait proyek bayar tol non-tunai.
"Kalau secara singkat kita akan pelajari, Kementerian PUPR juga siap untuk masalah gugatan ini," ujar Danang saat dihubungi oleh Kontan, Kamis (1/4) lalu.
Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan BPJT resmi mengonfirmasi penerapan transaksi tol tanpa berhenti/nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan dimulai pada 2023.
Baca Juga: Terkait sistem pembayaran jalan tol non-tunai nirsentuh MLFF, begini penjelasan BPJT
Keputusan tersebut ditentang Forkorindo dan meminta pengadilan untuk membatalkan proyek tersebut seperti tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR nomor perkara 37/G/2021/PTUN JKT.
Peraturan tersebut berisi perihal persetujuan Roatex Ltd. Zrt. (Hungaria) sebagai badan usaha pemrakarsa pengadaan infrastruktur pemungutan tol non tunai nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia.
Sementara itu, Roatex Ltd menyatakan telah mempersiapkan proyek ini dalam waktu dua tahun terakhir. Tahap pertama pertama proyek akan memakan waktu 1 tahun untuk diselesaikan, setelah perjanjian konsesi diberlakukan.
Selanjutnya: BUJT masih menunggu skema bisnis penerapan transaksi nirsentuh berbasis MLFF
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
