Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia di November 2021 mencapai US$ 416,4 miliar. Posisi ini turun dibandingkan posisi ULN pada bulan sebelumnya yang sebesar US$ 422,3 miliar.
Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, secara tahunan, posisi ULN November 2021 tumbuh rendah yakni 0,1% secara tahunan (yoy). Posisi ini pun turun dibandingkan dengan pertumbuhan ULN di bulan Oktober 2021 yang sebesar 2,2% yoy.
“Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan sektor swasta,” jelas Erwin dalam laporan resmi yang dikutip Kontan.co.id, Senin (17/1).
Dia memerinci, posisi ULN pemerintah pada November 2021 sebesar US$ 202,2 miliar, lebih rendah dari posisi di bulan Oktober yang capai US$ 204,9 miliar. Ini menyebabkan ULN pemerintah kontraksi 0,7% yoy, setelah tumbuh 2,5% yoy pada Oktober 2021.
Penurunan posisi ULN pemerintah terutama disebabkan penyesuaian aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring sentimen global yang kembali mendorong tren peningkatan imbal hasil surat utang AS (US Treasury) pasca Federal Open Market Committee (FOMC) meeting.
Baca Juga: Rasio Utang Luar Negeri Indonesia Bisa Membesar
Di sisi lain, pada November 2021, pemerintah menandatangani pinjaman dari lembaga multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program penanganan Covid-19, salah satunya dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) melalui program Additional Financing for Indonesia Emergency Response to Covid-19.
Penarikan ULN dalam periode November 2021 masih diarahkan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November 2021 antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,3%), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor konstruksi (15,5%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,0%).
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN Pemerintah,” jelas Erwin.
Baca Juga: Analis Perkirakan Suku Bunga Acuan Masih Dipertahankan Jelang RDG Bank Indonesia (BI)
Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 205,2 miliar pada November 2021, turun dari US$ 208,3 miliar pada Oktober 2021. Secara tahunan, ULN swasta kontraksi 2,0% pada November 2021, lebih dalam dibandingkan kontraksi 1,0% yoy pada periode sebelumnya.
Erwin menuturkan, perkembangan ini disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan korporasi bukan lembaga keuangan (non-financial corporations) masing-masing sebesar 5,4% yoy dan 1,0% yoy sejalan dengan pelunasan ULN yang jatuh tempo selama periode November 2021.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,4% dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 77,7% terhadap total ULN swasta.
Adapun, secara keseluruhan ULN Indonesia pada November 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 35,5%, turun dibandingkan dengan rasio pada bulan Oktober sebesar 36,1%.
Baca Juga: Khawatir Penyebaran Omicron, Ekspektasi Konsumen Terhadap Ekonomi Turun
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 89,0% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkas Erwin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
