Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah memastikan akan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan pada awal Maret ini. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, draft APBN-P tersebut sudah disiapkan, termasuk diantaranya rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta kompensasinya.
"Soal angka-angkanya sudah disiapkan tapi perlu dibahas lagi di kabinet, baru disampaikan ke DPR," katanya di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (29/2).
Anny mengungkapkan, pemerintah akan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak turun jauh dari tahun lalu yang sebesar 6,5%. "Pertumbuhan akan tetap kita jaga, yaitu diupayakan tak jauh dari APBN 2012, melalui stimulus fiskal yang dialihkan melalui infrastruktur,"paparnya.
Memang, lanjutnya, ada sejumlah faktor global yang turut mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Salah satunya, situasi Iran yang saat ini membawa harga minyak brent menjadi US$ 122 per barel, sedangkan ICP rata-rata selama Januari US$ 119 per barel. "Ini akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan. Sebagai jalan keluarnya, sektor infrastruktur akan dipacu sehingga sektor riil bergerak. Jika sudah begitu, otomatis capital inflow akan mengalir ke sektor riil," ujarnya.
"Pertumbuhan akan tetap kita jaga, yaitu diupayakan tak jauh dari APBN 2012, melalui stimulus fiskal yang dialihkan melalui infrastruktur," papar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro menambahkan, pembengkakan defisit hingga 2,2% tidak bisa dihindari karena ada kenaikan harga minyak yang terlampau jauh dari asumsi makro. Belum lagi, pemerintah berencana akan menambah anggaran belanja modal seperti infrastruktur. "Kenaikan harga minyak sudah jauh sekali. Kalau rata-rata ICP sudah US$ 115, dibanding US$ 90. Kita cuma menaikan harga BBM berapa, itu tidak akan nutup," ujarnya.
Bambang juga bilang, berapa pun kenaikan harga BBM, tidak bisa menghapus anggaran subsidi, tetapi hanya bisa mengurangi. Hal ini karena anggaran subsidi sendiri sudah terlampau tinggi. "Itu yang membuat defisit kita naik. Satu lagi mungkin subsidi listrik akan melonjak otomatis karena 18% masih menggunakan BBM," tandasnya. Itu sebabnya, beban belanja tetap akan lebih besar dari kenaikan penerimaan negara.
Terkait hal itu, Anny bilang, pemerintah akan menambal sebagian defisit dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan menggenjot penerbitan Surat Berharga Negara. "Pemerintah akan lihat SAL yang akan digunakan. SBN tetap akan diterbitkan, berapa besarnya tak memberatkan, yield harus kompetitif," tandasnya. Alokasi SAL akan dirombak untuk membiayai defisit ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
