Reporter: Ratih Waseso | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu, 7 Mei 2023, sekitar pukul 12.35 WIB.
Presiden melakukan pengecekan secara langsung kesiapan akhir menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN yang akan digelar pada 10-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Jokowi mengatakan bahwa semua persiapan untuk puncak KTT yang tinggal dua hari lagi sudah siap.
"Tinggal dua hari lagi, sudah siap, semuanya sudah siap, siap semua," kata Jokowi dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (7/5).
Dia menegaskan, prinsip Indonesia dalam keketuaan ASEAN Ialah melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan siapapun. Presiden menegaskan, Indonesia ingin ASEAN menjadi kawasan yang terbuka.
Baca Juga: Sarana dan Prasarana Transportasi di Labuan Bajo Telah Siap
"Dan kita tidak ingin ASEAN menjadi proxy siapapun, proxy negara manapun karena yang kita inginkan ASEAN adalah terbuka, kerja sama dengan siapapun dengan negara manapun sehingga penyelesaian setiap masalah di ASEAN adalah prinsip dialog. Ini sangat penting sekali, utamanya di dalam masalah Myanmar," kata dia.
Menurut Jokowi, semua masyarakat di sana akan dilibatkan dalam pelaksanaan Puncak KTT ke-42 ASEAN baik dalam penyambutan, penyiapan kuliner, homestay, hotel. Untuk mengatasi kamar penginapan yang sudah terisi penuh, pemerintah juga menyiapkan penginapan di kapal.
"Ini momentum yang sangat baik, kita adakan KTT ASEAN di Labuan Bajo untuk me-marketing-i Labuan Bajo supaya semua dunia tahu ada namanya Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur," ujar Jokowi.
Baca Juga: Pimpin Rapat Menteri Ekonomi ASEAN, Menko Airlangga Tegaskan Peran Penting ASEAN
Dalam KTT nantinya, persoalan Myanmar akan dibahas khusus dengan tetap mengacu pada five point concensus.
"Secara khusus akan dibahas tapi acuan kita tetap untuk Myanmar, acuan kita tetap five point concensus. Tetap jadi acuan, tetapi harus dengan dialog, karena menurut saya sanksi itu bukan sebuah solusi," pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
