Reporter: Herlina KD, Narita Indrastiti | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pelaksanaan layanan pertukaran data antarinstansi dalam satu atap di pelabuhan dalam program Indonesia National Single Window (INSW) masih jauh panggang dari api. Kini, pemerintah terus berbenah agar mimpi layanan data cepat di pelabuhan bisa terlaksana.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, telah memanggil 18 instansi yang terlibat dalam arus keluar masuk barang di pelabuhan. "Semua instansi komitmennya baik, tapi yang perlu ditindaklanjuti adalah ketersediaan infrastruktur yang menunjang," ungkapnya Selasa (7/2) malam lalu.
Ambil contoh, untuk bisa mendukung sistem INSW, masing-masing lembaga perlu memiliki infrastruktur pendukung, seperti perangkat komputer dan jaringan untuk memperlancar pertukaran serta pengiriman dokumen. Selain itu, perlu sumber daya manusia (SDM) alias pegawai yang bertanggung jawab penuh atas sistem INSW.
Catatan saja, sejak INSW diluncurkan hampir dua tahun lalu di lima pelabuhan utama di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, Belawan Medan, dan Bandara Soekarno Hatta, masih banyak keluhan terutama soal implementasi di lapangan. Sebab, koordinasi antarinstansi masih kurang maksimal.
Memperbaiki sistem
Pemerintah tidak ingin keluhan layanan INSW di pelabuhan ini terus berlanjut. Karena itu, pemerintah tengah berupaya memperbaiki simpul-simpul yang menjadi keluhan semua pemangku kepentingan di pelabuhan.
Untuk mendukung kegiatan ekspor impor, Agus bilang, pemerintah terus meningkatkan berbagai fasilitas yang terdapat di dalam INSW. Nah, kali ini, pemerintah juga meluncurkan fitur baru INSW, yakni sistem Single Sign On (SSO) untuk proses pengecekan otentik dokumen. Lalu,
Indonesian National Trade Repository (INTR) untuk sistem pergudangan, serta penerapan buku tarif kepabeanan Indonesia untuk mempermudah importir dan eksportir dalam menentukan tarif yang harus mereka bayar.
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jendera Bea dan Cukai Susiwijono mengakui, saat ini, sistem INSW masih belum berjalan sesuai rencana. Maka, pemerintah juga terus akan mendorong instansi yang menolak melakukan pengeluaran data agar bisa bertindak kooperatif.
Dengan begitu, INSW juga bisa dilakukan secara cross border dengan negara lain di ASEAN. “Kita menjadi percontohan di ASEAN. 10 negara harus menggabungkan informasi perdagangannya untuk jadi benchmark,” katanya, Rabu (8/2) kemarin.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kustantinah menjelaskan, pihaknya juga telah memperluas sistem layanan untuk mendukung INSW. Selain lima pelabuhan utama yang sudah ada, sekarang telah dilakukan perluasan di tempat lain, yaitu Pelabuhan Merak, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Juanda Surabaya, dan Cikarang Dry Port Jababeka. "Secara keseluruhan, layanan kami telah mencakup lebih dari 90% kegiatan ekspor impor nasional," ujarnya.
Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady menambahkan, penguatan sistem INSW sejatinya telah dilakukan sejak tahun lalu, misalnya, adanya layanan SSO untuk mempermudah pengguna jasa ekspor impor. Tahun ini, pemerintah akan melanjutkan untuk membuat call center guna mendapat masukan dan pengaduan langsung dari pengguna. "Kami akan lakukan penguatan lebih ke dalam," beber Edy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
