Reporter: Risky Widia Puspitasari, Agus Triyono, Umar Idris | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Mendekati akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kian banyak kebijakan strategis yang dibuat. Setelah rencana meneken nota kesepahaman perpanjangan kontrak Freeport hingga 2041, kini pemerintah akan mengeluarkan sistem pengupahan buruh.
Lewat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang kini memasuki tahap akhir menyebutkan, pertama, penetapan upah buruh akan dilakukan setiap dua tahun, bukan lagi setiap akhir tahun seperti yang berlaku saat ini. "Dua tahun ini waktu yang pas bagi perusahaan untuk merencanakan kenaikan upah," tandas Wahyu Widodo, Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Kemnakertrans ke KONTAN, awal pekan ini (9/6).
Kedua, penetapan upah buruh juga wajib mempertimbangkan produktivitas para buruh serta kinerja perusahaan. Walhasil, bila kinerja perusahaan sedang suram, atau kinerja buruh dianggap rendah, maka buruh tidak berhak mendapatkan kenaikan upah.
Wahyu mengklaim, aturan ini telah melibatkan perwakilan buruh dan pengusaha. Namun Wahyu tidak merinci organisasi buruh dan pengusaha yang terlibat dalam pembahasan aturan ini.
Yang pasti, pada pekan depan, RPP Pengupahan ini akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebelum diajukan ke meja presiden SBY. Targetnya, peraturan ini akan diteken sebelum pemerintahan Presiden SBY berakhir Oktober. Pasalnya, "Peraturan ini penting sekali," tutur Wahyu.
Salah satu perwakilan buruh yang pernah terlibat dalam pembahasan ini adalah Federasi Buruh Lintas Pabrik yang beranggotakan sekitar 5.000 orang dari lima pabrik garmen di Cakung, Jakarta Timur. "Dari awal, kami menolak rencana aturan ini," tandas Atin Kurniati, salah seorang pengurus federasi ini.
Bila penetapan upah buruh dilakukan tiap dua tahun, kenaikan upah buruh bertambah sulit. Makanya, buruh akan turun ke jalan bila RPP Pengupahan ini jadi disahkan presiden. "Penetapan upah tiap tahun saja ditangguhkan, apalagi jika dua tahun sekali," kata Atin.
Berbeda dengan buruh, para pengusaha girang atas isi RPP Pengupahan ini. Penetapan upah setiap dua tahun memberikan jaminan kepastian usaha. "Awalnya kami ingin tiga tahun, tapi sekali dalam dua tahun ini sudah memberikan angin segar untuk iklim usaha," kata Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia.
Kepala Divisi Advokasi Trade Union Rights Centre (TURC) Dina Ardiyanti mengatakan, RPP Pengupahan ini harus langsung dilakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung begitu ditandatangani Presiden SBY agar tak dapat langsung berlaku. "Presiden terpilih nanti harus berani menolak RPP ini dan harus membatalkannya," tutur Dina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
