Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah terus mencari formula untuk mengatasi persoalan lamanya waktu tunggu pelayanan kapal dan barang atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk memecahkan persoalan itu, peran Bea Cukai (BC) diusulkan lebih dioptimalkan sebagai koordinator di pelabuhan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, selama ini dalam tiga tahapan perizinan di pelabuhan seperti pre clearence, clearence dan post clearence prosesnya masih belum sederhana. "Terlalu banyak aturan perizinan terutama untuk impor lartas (larangan dan terbatas)," kata Bambang, Senin (3/8).
Bambang bilang, dengan adanya perbaikan sistem tersebut, nantinya akan menghindarkan munculnya celah bagi pihak-pihak yang akan menyalah gunakan wewenang dibidang pengurusan izin ekspor-impor.
Senada dengan Bambang, Direktur Utama PT Pelindo II R.J Lino mengatakan selama ini BC sudah memiliki aistem yang canggih. "Kami usulkan border agency Bea Cukai jadi koordinator," kata Lino.
Lino menambahkan, untuk jangka panjang persoalan dwelling time harus diterapkan secara online. Untuk membangun sistem tersebut, dibutuhkan waktu setidaknya 1 tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
