Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui, penggunaan rumah susun belum tepat sasaran. Menurutnya, masih banyak oknum pengelola yang menyewakan rumah kepada orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya.
Hal itu disampaikan menyusul adanya informasi soal oknum pengelola rusun Marunda yang menyewakan unit rumah kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Cilincing, Jakarta Utara. Para mahasiswa ini dikenakan harga sewa rusun mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per bulan.
"Sudah nilep uang segitu, masih belum mau bayar (biaya perawatan) Rp 150 ribu per bulan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (17/3/2014).
Basuki menjelaskan, tindakan ini hampir terjadi di seluruh rusun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti di Rusunawa Marunda dan Rusunawa Pinus Elok. Ia mengklaim, total tunggakan biaya perawatan di seluruh rusun tersebut mencapai Rp 2 miliar.
"Makanya, saya bilang sama BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk memanggil pihak Dinas Perumahan untuk cari oknum-oknum yang main. Kalau ketemu ya pecat saja, cari celah hukum untuk dipecat," ujarnya.
Sementara itu, bagi warga yang telah ditipu, Basuki menyarankan agar segera melaporkan kasus itu ke polisi. Namun, ia menolak untuk memberikan unit rusun, karena warga-warga tersebut tidak berhak menerimanya.
Seperti diberitakan, sejumlah warga rumah susun Pinus Elok, Jakarta Timur, terancam diusir pada akhir pekan ini. Padahal, mereka mengaku telah membayar uang sebesar Rp 80 juta kepada oknum pengelola rusun.
"Kalau saya kasih rumah baru, keenakan dong mereka dapat tempat tinggal. Saya pengen ada efek jera. Itu supaya orang Jakarta yang lain tidak berani beli rumah susun," tukasnya. (Alsadad Rudi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
