Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aliansi Pemegang Polis (Pempol) PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) menyambangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Wisma Mulia, Jakarta Selatan, Senin (1/7). Adapun tujuannya, para pempol menuntut agar OJK tak melayangkan kasasi terkait putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang memutuskan untuk menggugurkan banding OJK terkait kasus Kresna Life.
Para pempol menilai keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan pencabutan izin usaha Kresna Life sudah tepat.
Salah satu pemegang polis Kresna Life Christian Tunggal mengatakan pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK terhadap Kresna Life tidak sesuai prosedur. Selain itu, dia bilang keputusan tersebut juga menjadi tanda tanya besar jika dikaitkan dengan RBC yang dianggap tidak memenuhi persyaratan OJK.
"Dengan dukungan sekitar 95% yang menyetujui konversi kewajiban Asuransi Jiwa Kresna Life menjadi modal (debt equity swap), maka tercapai sekitar Rp 4,8 triliun melalui mekanisme Subordinated Loan (SOL). Hal tersebut telah melebihi permintaan OJK kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang sebelumnya harus menyetorkan dana sebesar Rp 2,2 triliun. Jadi, permasalahannya di mana?" ujarnya saat ditemui di Wisma Mulia, Senin (1/7).
Baca Juga: Likuidasi Tetap Berjalan Meski OJK Kalah Banding Terkait Kasus Kresna Life
Menurut Christian, seharusnya RBC Kresna Life sudah cukup dan bukan merupakan isu karena telah diselesaikan oleh para pemegang polis yang mendukung SOL, sejalan dengan penyetoran modal sesuai POJK 71 ayat 23. Selain itu, dia bilang para pemegang polis dan perusahaan asuransi Kresna Life juga telah mencapai kesepakatan terkait skema SOL tersebut.
Sebelumnya, OJK sempat menyampaikan perubahan kewajiban kepada pemegang polis menjadi SOL akan menyehatkan keuangan perusahaan, tetapi tidak dapat membantu likuiditas perusahaan. Sebab, tidak ada aliran dana masuk sebagai tambahan permodalan.
Christian menyebut seharusnya OJK selaku regulator menghargai dan menjalankan kesepakatan tersebut karena sudah sesuai dengan POJK 6 pasal 8 ayat 3 yang berbunyi, bentuk tanggung jawab atas kerugian konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
"Oleh karena itu, kami melihat bahwa OJK hanya dapat menawarkan solusi dari setiap permasalahan keuangan dengan cabut izin usaha dan likuidasi. Hal itu sudah terbukti sangat merugikan para nasabah, karena likuidasi dan pembagian aset yang tersisa tentu sangat minim. Hal itu juga dapat dilihat dari kasus-kasus lainnya dengan solusi likuidasi," tuturnya.
Oleh karena itu, Christian bilang Aliansi Pemegang Polis Kresna Life mendukung keputusan hakim PTUN terkait pembatalan cabut izin usaha Kresna Life. Sebab, pihaknya melihat bahwa putusan hakim PTUN Jakarta dalam perkara itu sudah sesuai dengan keinginan para pempol Kresna Life yang tidak menginginkan cabut izin usaha.
Christian menerangkan perlu dilakukan upaya lain dari OJK terhadap Kresna Life agar hak-hak pemegang polis dapat diselesaikan dengan maksimal. Dia mengatakan para pempol mengharapkan OJK mendengarkan aspirasi dari pempol Kresna Life dan bukan hanya memutuskan secara sepihak.
"Kami berharap OJK tidak melanjutkan kasasi PTUN, bahkan mencabut kasasi di PTUN apabila sudah dilakukan. Dengan demikian, Kresna Life dapat melanjutkan kembali usahanya. Kami berharap OJK juga memberikan dukungan kepada pempol bersama Kresna Life untuk dapat melanjutkan program SOL yang telah ditandatangani di atas materai dan akan menyiapkan akta notarialnya setelah mendapat persetujuan OJK," kata Christian.
Selain itu, Christian mengatakan pihaknya juga meminta agar OJK nantinya bukan hanya melakukan pembatalan pencabutan izin usaha, melainkan memberikan izin kepada Kresna Life untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya dengan membatalkan PKU yang telah diberlakukan kepada Kresna Life. Dengan demikian, dia menganggap perusahaan bisa menyelesaikan kewajibannya terhadap pempol.
Sementara itu, Kuasa Hukum Pemegang Polis Kresna Life Benny Wullur menyampaikan pada intinya pempol menyambangi kantor OJK untuk meminta upaya hukum kasasi dibatalkan. Adapun Benny menjadi salah satu yang mewakili pempol bertemu dengan pihak OJK.
Dalam pertemuan tersebut, Benny menyebut telah menyampaikan aspirasi para pempol ke pihak OJK, yakni badan supervisi OJK. Dia bilang pihak OJK akan menyampaikan segera kabar lanjutan kepada para pempol.
"Perwakilan OJK bertanya, apakah sudah ada deal dengan OJK? Kami bilang, sudah damai dan sudah deal. OJK itu sebagai orang tua seharusnya mendukung dan mengawasi saja. Jadi, kami minta singkat saja supaya upaya kasasi dibatalkan. Kalau kasasi sudah masuk, bisa segera dicabut," katanya.
Benny menerangkan pihaknya memberikan apresiasi kepada perwakilan OJK yang akhirnya memberikan solusi. Dia bilang perwakilan OJK akan berbicara dengan Ketua Dewan Komisaris OJK untuk melakukan langkah-langkah agar pembayaran kepada pempol bisa terlaksana.
"Intinya, jangan mempersulit pemilik perusahaan yang memang punya iktikad baik untuk membayar. Jadi, kami berharap kepada OJK jangan mempersulit upaya baik yang ditujukan untuk pempol," tuturnya.
Benny bilang banyak pempol yang sudah lanjut usia membutuhkan uangnya guna pengobatan. Dengan demikian, dia berharap agar OJK bisa mempertimbangkan berbagai aspek sehingga bisa memutuskan yang terbaik, yakni tak berupaya menempuh upaya hukum lanjutan.
Di sisi lain, Ketua Tim Likuidasi Kresna Life Huakanala Hubudi turut angkat bicara mengenai putusan PTTUN tersebut. Dia mengatakan sebagai Tim Likuidasi sangat menghargai proses hukum yang tengah berjalan.
Huakanala menyebut putusan terkait gugurnya banding OJK belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Sebab, masih ada upaya hukum lanjutan yang dilakukan OJK, yakni kasasi.
"Artinya, proses likuidasi masih berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Di sisi lain, Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) juga, sehingga memiliki dasar hukum yang terpisah dengan putusan banding tersebut," kata Huakanala kepada Kontan.
Huakanala menegaskan proses likuidasi masih berjalan hingga saat ini. Dia bilang tim likuidasi masih mencari aset-aset yang ada dari Kresna Life.
"Semoga kami bisa melakukan yang terbaik buat semua pihak, terutama pemegang polis," ujarnya.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta memutuskan untuk menggugurkan banding yang dilakukan Pembanding I (Tergugat I) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pembanding II (Tergugat II) Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono pada 22 April 2024.
Banding tersebut dilakukan pihak OJK atas putusan PTUN Jakarta sebelumnya yang mengabulkan gugatan Penggugat, yakni Penggugat I PT Duta Makmur Sejahtera dan Penggugat II Michael Steven, terhadap Tergugat I Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia dan Tergugat II Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK terkait perkara cabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Adapun nomor perkaranya, yakni 475/G/2023/PTUN.JKT.
Berdasarkan data SIPP PTUN Jakarta, putusan banding ditetapkan pada 14 Juni 2024. Adapun nomor putusan banding 238/B/2024/PT.TUN.JKT. Amar putusan menerangkan majelis hakim PTUN Jakarta menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II.
Selain itu, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT pada 22 Februari 2024 yang dimohon banding, serta menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp 250 ribu.
Artinya, putusan PTUN Jakarta terkait pembatalan cabut izin usaha Kresna Life tetap berlaku dan diperkuat. Dengan demikian, OJK dinyatakan kalah banding atas kasus Kresna Life.
Mengenai putusan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pihaknya menghormati keputusan majelis hakim PTUN Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven. Dia menerangkan OJK berencana untuk melakukan upaya hukum lanjutan.
"OJK akan menempuh upaya hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya kepada Kontan, Kamis (20/6).
Baca Juga: Pempol Kresna Life Minta OJK Tak Ajukan Kasasi Putusan PTTUN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
