Reporter: Fahriyadi | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 untuk pengadaan lahan jalan tol sepanjang tahun ini. Jumlah ini meningkat Rp 500 miliar dari yang dianggarkan tahun 2013 silam yang hanya Rp 1 triliun.
Direktur Jenderal bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Djoko Murjanto mengatakan, peningkatan anggaran pengadaan tanah ini karena banyak proyek jalan tol yang akan groundbreaking tahun ini sehingga pembebasan lahannya menjadi prioritas. "Ada sejumlah ruas tol yang segera harus dibebaskan tanahnya, umumnya adalah jalan tol yang dibangun oleh pemerintah ataupun Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)," ujar Djoko, akhir pekan lalu.
Menurut Djoko beberapa proyek tol yang menjadi prioritas pembebasan lahan itu memang adalah proyek yang belum ada perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), seperti Medan-Kualanamu-Tebingtinggi, Pekanbaru-Kandis-Dumai, Cileunyi-Sumedang-Dawuan.
Tapi, ia juga bilang proyek tol mangkrak karena pembebasan lahannya terhambat selama ini juga menjadi perhatian pemerintah, seperti Depok-Antasari, Cinere-Jagorawi, dan Cibitung-Cilincing sehingga diharapkan bisa segera groundbreaking tahun ini. Untuk itu, pemerintah pun menyediakan Rp 2,1 triliun membiayai kenaikan harga tanah (landcapping) untuk beberapa ruas tol termasuk ketiganya.
Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Fatchur Rochman berpendapat, jumlah anggaran yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk mendanai pengadaan lahan untuk jalan tol ini. Menurutnya, tahapan pengadaan tanah seperti persiapan seperti menggelar uji publik dengan masyarakat serta pengukuran tanah sebelum pembayaran membutuhkan dana yang besar.
"Kami berharap pemerintah bisa mengoptimalkan dana pengadaan tanah ini," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Sub Direktorat Pengadaan Lahan Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Achmad Herry Marzuki pernah menuturkan bahwa kebutuhkan anggaran untuk membebaskan lahan sejumlah ruas tol mencapai Rp 2 triliun.
Ia menjelaskan bahwa beberapa ruas seperti ruas tol Solo-Mantingan I dan II, Mantingan-Kertosono I dan II, Pandaan-Malang, Pasirkoja-Soreang, Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Medang-Kualanamu-Tebing Tinggi, dan Pekanbaru-Kandis-Dumai.
Menurut Herry, pembebasan lahan tersebut harus segera dilakukan mengingat ruas tol ini cukup penting dan paling memungkinkan untuk terus diselesaikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
