Sumber: Kompas.com | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Mantan Ketua MPR Amien Rais menantang Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk beradu data dengan pihak yang menolak reklamasi di Teluk Jakarta.
Ia menyampaikan, saat ini para penolak sudah memiliki data terkait kerugian ekologi, sosial, dan ekonomi jika reklamasi di Teluk Jakarta dilanjutkan.
"Kalau di media secara sangat lugas dan cukup jelas, tokoh nelayan dan lain-lain bersedia dengan senang hati, gimana kalau Pak Luhut adu data," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, Indonesia merupakan negara demokrasi. Terlebih, kata dia, Luhut yang pertama kali menantang pihak penolak reklamasi untuk beradu data.
Amien mengatakan, saat itu para penolak menyanggupinya, namun Luhut mengatakan datanya masih disiapkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Kami kasih waktu dua minggu. Kami hargai Pak Luhut, kita bicara baik-baik manfaat dan mudharat kita tinjau dari segala segi. Kedaulatan negara kita ini dijual apa enggak," katanya.
"Kalau argumen kami dipatahkan, silakan reklamasi lanjut. Tapi, kalau Pak Luhut keliru seperti apa yang disampaikan Mas Anies (Baswedan) dan Sandiaga Uno, dihentikan reklamasi itu. Kemudian semua kembali ke kepentingan rakyat," imbuhnya.
Sebelumnya, Luhut mempersilakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, jika ingin menghentikan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Namun, Luhut mengingatkan proyek reklamasi sangat penting untuk mencegah Jakarta tenggelam.
"Kalau mau disetop ya bikin aja situ setop, nanti kalau udah Jakarta tenggelam atau menurun, ya tanggung jawab. Jadi jangan nanti lari dari tanggung jawab di kemudian hari," kata Luhut, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/5).
Luhut mengatakan, berdasarkan kajian, tanah Jakarta akan tenggelam 8-23 cm apabila proyek pembangunan reklamasi dan tanggul laut raksasa tidak dilaksanakan. "Enggak ada alasan kita membatalkan sampai hari ini ya," kata dia.
Ia menegaskan, reklamasi ini memiliki landasan hukum yang kuat. Keputusan Presiden untuk membangun proyek reklamasi sudah diteken mulai dari Presiden kedua Soeharto hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.
"Bukan zamannya Pak Jokowi lho, jangan dikaitkan sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu hanya melanjutkan Keppres dari Pak Harto kemudian Pak SBY. Jadi landasan hukumnya sangat kuat," ujar Luhut.
Penghentian proyek reklamasi menjadi salah satu janji Anies-Sandi saat kampanye. Sandiaga mengatakan bahwa proyek reklamasi hanya menguntungkan pihak tertentu.
(Rakhmat Nur Hakim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
