Reporter: Abdul Basith | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memberikan pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memastikan keberlanjutan program.
Pasalnya, tidak semua BUMDes berhasil memberikan penghasilan bagi desa. Saat ini desa yang berhasil mengelola BUMDes adalah desa dengan kepala desa yang memiliki kemampuan mengelola.
"Nanti, kalau ganti kepala desa, bisa digerogoti BUMDes, makanya kita mau negara masuk," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (MendesPDTT) Eko Putro Sandjojo usai menghadiri penyampaian hasil pendataan potensi desa (Podes) 2018, Senin (10/12).
Pemerintah membentuk PT Mitra BUMDes Nusantara yang bertujuan mempercepat proses pembentukan BUMDes. Perusahaan tersebut juga akan mendampingi BUMDes untuk menciptakan manajemen yang mampu mengelola BUMDes.
BUMDes diakui memberikan pemasukan tambahan bagi pemerintah desa. Pasalnya, badan usaha tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah desa.
Selain BUMDes, ada pula Produk Unggulan Desa (Prukades) yang juga meningkatkan pendapatan desa. Pendapatan tersebut bahkan melebihi dana desa yang diberikan pemerintah.
"Peningkatan pendapatan desa ada yang bersumber dari BUMDes, ada pula yang berasal dari Prukades," terang Eko.
BUMDes yang berhasil dapat menyumbangkan pendapatan mencapai Rp 20 miliar bagi desa. Sedangkan Prukades ada yang bisa menyumbang pemasukkan mencapai Rp 2 triliun melihat dari produk unggulan yang dipasarkan.
Oleh karena itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat kenaikan penerimaan desa di luar dana desa. Kenaikkan penerimaan desa di luar dana desa ini mencapai lebih dari 50%.
Asal tahu saja, saat ini terdapat 41.796 BUMDes di seluruh Indonesia. Sedangkan Prukades sendiri telah menarik investasi lebih dari Rp 60 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
