Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Mesti Sinaga
JAKARTA. Pemerintah akhirnya memutuskan melelang operator sekaligus pengadaan sarana light rail transit (LRT) Jabodetabek. Pemerintah juga menunjuk PT Adhi Karya Tbk dan PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana pembangunan prasarana moda transportasi kereta ringan tersebut.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, keputusan tersebut akan dituangkan dalam rancangan peraturan presiden yang akan diterbitkan dalam beberapa minggu ke depan.
Rencananya, akhir pekan ini pihaknya akan segera mengajukan calon beleid tersebut ke Presiden Joko Widodo.
"Persoalan LRT tadi di rapat sudah selesai. Tadinya kan sarana dan prasarana disatukan, tapi sekarang dipecah menjadi dua bagian," kata Darmin usai menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama di kantornya, Kamis (20/8)
Prasarana LRT akan mencakup pembangunan rel, stasiun, serta depo. Sedangkan sarananya meliputi pengadaan kereta sekaligus pengoperasian dan perawatannya.
Kereta layang tersebut akan melintang dengan tujuh koridor mulai dari Jakarta, Bogor, Bekasi dan Tanggerang.
Darmin menjelaskan, pembangunan prasarana LRT di Bogor, Tanggerang, dan Bekasi akan digelar oleh Adhi Karya. Sementara Jakpro akan menyiapkan prasarana di wilayah ibukota.
"Tapi, hanya untuk mengerjakan saja, setelah selesai akan diproses penyerahannya ke negara, penggantian biaya," kata Darmin.
Sayangnya, Darmin belum menjelaskan target waktu pelaksanaan tahapan lelang sarana LRT maupun tahapan konstruksinya. Yang jelas, setelah calon beleid terbit, proses lelang sarana LRT maupun groundbreaking prasananya bisa segera dilangsungkan.
Basuki Tjahaya mengatakan, pihaknya mendukung langkah pemerintah pusat mengalokasikan pembangunan prasarana LRT lewat APBN. Maklum, dana untuk pembangunan prasarana tinggi, yakni bisa mencapai 80% dari total investasi Rp 7 triliun.
Basuki mengatakan, bila pembangunan kereta layang dipaksakan tanpa campur tangan APBN, maka proyek akan tidak ekonomis dan terancam mangkrak sebagaimana proyek monorel.
"Beban prasarana tuh bisa 70% hingga 80%, makanya tidak bisa untung. Sedangkang Hong Kong bisa untung karena ada properti, tapi kan Adhi Karya tidak kuasai properti sepanjang jalan LRT," jelas Basuki.
Basuki mengharapkan, tahapan konstruksi LRT bisa dimulai Januari 2016 mendatang. LRT ditargetkan bisa diselesaikan pada 2018, sehingga bisa menjadi salah satu solusi pengurai kemacetan di Jakarta.
Sebelumnya, Pemprov DKI juga telah menugaskan Jakpro untuk bekerja sama dengan PT Pertamina untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Pembangkit tersebut dipersiapkan untuk menopang kebutuhan listrik untuk LRT.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
