Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Dalam publikasi ekonomi tahunannya yang bertajuk Asian Development Outlook (ADO) 2017, Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan perekonomian lndonesia akan tumbuh 5,3% pada 2018 dan mencapai 5,1% tahun ini. Pertumbuhan ekonomi ditopang oIeh peningkatan investasi swasta dan ekspor, serta belanja infrastruktur publik yang lebih tinggi.
Pada 2016, perekonomian Indonesia tumbuh 5,0% setelah sebelumnya mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut.
Kepala Perwakilan ADB di Indonesia Winfried Wicklein mengatakan, berkat investasi dan perdagangan yang membaik, Indonesia akan mendapat momentum lebih lanjut untuk pertumbuhannya.
“Untuk mencapai jalur pertumbuhan yang berkelanjutan ke depannya, diperlukan upaya berkesinambungan untuk terus memperbaiki infrastruktur, memperdalam reformasi struktural, dan mengatasi kesenjangan keahlian,” katanya di Kantor ADB, Jakarta, Kamis (4/6).
Studi ini juga memperkirakan pengeluaran rumah tangga akan meningkat tahun ini, dibantu oleh pulihnya harga komoditas, perluasan program Dana Desa, dan juga peningkatan upah minimum.
Belanja infrastruktur publik diperkirakan akan meningkat pada 2017, selaras dengan alokasi anggaran pemerintah. Investasi swasta juga diperkirakan naik karena bertambahnya pendapatan dari ekspor komoditas dan dampak dari reformasi struktural baru-baru ini yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan regulasi serta membuka sektor-sektor baru bagi investor asing.
Seiring membaiknya harga komoditas internasional, prospek ekspor Indonesia diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, dengan adanya peningkatan permintaan domestik, impor juga diperkirakan akan tumbuh meskipun dengan laju yang lebih lambat, dan perbedaan ini diperkirakan akan secara bertahap dapat membantu menurunkan defisit transaksi berjalan.
“Meningkatnya pertumbuhan dan membaiknya harga komoditas internasional diperkirakan akan mendorong kenaikan inflasi rata-rata,” jelasnya.
Risiko yang dapat mempengaruhi proyeksi ini, menurut dia, antara lain kemungkinan lambatnya pelaksanaan reformasi kebijakan, dan kurangnya pendapatan fiskal. ADO juga mengidentifikasi risiko eksternal yang berasal dari ketidakpastian atas kebijakan perdagangan di negara-negara maju, dan pemulihan ekonomi yang lebih lemah daripada perkiraan di sejumlah mitra perdagangan utama.
Perlu reformasi
ADB mencatat bahwa pemerintah selama ini telah bersungguh-sungguh melakukan reformasi kebijakannya dengan fokus yang kuat pada pembangunan infrastruktur. Hal ini akan membantu mendorong investasi dan mendiversifikasi kegiatan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.
Namun demikian, ADB mengidentitikasi masih ada kesenjangan keahlian yang menghambat Indonesia merealisasikan potensi pertumbuhannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya yang berfokus pada strategi untuk memobilisasi sumber daya pemerintah dan swasta bagi pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan efisiensi belanja di sektor pendidikan publik.
“Kerjasama dengan sektor swasta sangatlah diperlukan, agar para lulusan dapat memenuhi standar keterampilan yang dibutuhkan dan terus berubah, seiring pergerakan lndonesia menuju negara berpenghasilan menengah yang lebih tinggi,” katanya.
Ia mengatakan, secara umum pencapaian pendidikan di lndonesia telah meningkat, tetapi lebih dari setengah dari seluruh tenaga kerjanya belum menuntaskan sekolah menengah atas, dan satu dari empat pemudanya belum menyelesaikan pendidikan 12 tahun.
“Mutu pendidikan, dan ketidakcocokan antara keahlian yang dimiliki para lulusan dengan yang diperlukan oleh lapangan pekerjaan, perlu mendapat perhatian khusus,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
