Sumber: Antara | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya kemampuan untuk berkompetisi menghadapi persaingan, termasuk menghadapi Masyarakat Ekonomi di kawasan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara/ASEAN (MEA).
"Tinggal dua minggu lagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dibuka. Banyak yang bertanya pada saya, apakah kita siap?" ucap Presiden Jokowi ketika berbicara pada Kongres ke-20 Persatuan Insinyur Indonesia (PII) 2015 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Sabtu.
Tim komunikasi Presiden, Ary Dwipayana, dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa Presiden berharap masyarakat tidak takut terhadap persaingan.
Sebenarnya, menurut Presiden Jokowi, hampir semua kepala negara ketika bertemu dirinya justru menghawatirkan negara mereka kebanjiran oleh produk dari Indonesia, sehingga mereka beranggapan justru Indonesia yang diuntungkan dengan era persaingan MEA.
Demikian pula ketika Presiden menyampaikan Indonesia bermaksud masuk Kemitraan Trans-Pacifik (Trans-Pacific Partnership/TPP).
Berbagai respon diberikan di Tanah Air, dan menurut Presiden Jokowi, tidak sedikit yang mengatakan kita akan merugi bila masuk TPP.
"Kan saya bilang bermaksud akan. Wong dokumennya belum masuk parlemen," ucap Presiden.
Presiden Jokowi menilai, sebenarnya yang harus dipikirkan bukanlah masuk TPP atau tidak, tetapi ada yang lebih penting dari hal tersebut, yakni kita harus bersiap diri memasuki era persaingan.
"Visi ke depan visi kompetisi. Harus berani," ujar Presiden.
Khusus menyambut MEA, Presiden menyebutkan bahwa infrastruktur menjadi fokus Pemerintah RI, dan telah disiapkan anggaran senilai Rp 313 Triliun untuk membangunnya.
"Kita nanti akan bangun jalan. Sekarang sudah tidak mau mundur-mundur," kata Presiden.
Presiden yang hadir bersama Ibu Iriana Joko Widodo mengatakan bahwa jalan tol yang dibangun sejak merdeka hingga sekarang baru 800 kilometer (km).
Lima tahun ke depan, pemerintah minimal akan membangun 1.000 km.
Untuk mewujudkannya, Presiden mengatakan, dirinya tidak ragu untuk turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan.
Bahkan, Presiden mengemukakan, di beberapa ruas jalan tol yang dibangun ada pembebasan lahannya yang belum tuntas 100 persen.
Presiden memiliki pemikiran bahwa jika dirinya melakukan pengecekan setiap tiga bulan, maka menteri yang terkait pasti akan mengecek setiap bulan, sehingga jajaran di bawahnya akan lebih sering lagi.
"Saya sampaikan ke menteri-menteri, jangan rapat tiga kali lebih, baru memutuskan. Saya tidak mau rapat bertele-tele," ujar Presiden.
Presiden Jokowi menceritakan, tidak sedikit masyarakat suatu daerah meragukan pembangunan infrastruktur yang akan dimulai. Hal ini dialami Presiden ketika akan memulai pembangunan jalur kereta api di Sumatera.
"Ini benar Pak? Jangan hanya gronbrekang-groundbreaking saja, karena sudah 30 tahun tidak jadi-jadi," ucap Presiden, menirukan pertanyaan masyarakat Sumatera.
Presiden menjelaskan bahwa dirinya memiliki persyaratan, jika akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan infrastruktur, seperti jalur kereta, maka harus telah dibangun minimal tujuh kilometer.
Untuk pembangunan pembangkit listrik, Presiden telah menginstruksikan menteri terkait untuk memangkas proses perizinannya, karena selama ini memerlukan waktu dua tahun, bahkan ada yang hingga enam tahun.
"Ternyata, ada 69 izin, kalau perlu potong jadi tinggal sepertiga. Saya hitung 269 lembar," ujar Presiden.
(Panca Hari Prabowo)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
