Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen ESDM) Kementerian ESDM untuk memeriksa ulang kualitas bahan bakar minya (BBM) Pertamina yang beredar di masyarakat.
Hal itu merespon adanya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Kasus ini secara garis besar melakukan blending atau mengoplos BBM jenis Pertamax dengan Pertalite.
"Mendesak Dirjen Migas untuk melakukan pemeriksaan ulang kualitas BBM Pertamina yang beredar di pasaran,” ucap Tulus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (26/2).
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan BBM Pertamina dari standar kualitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Selain itu, YLKI juga meminta kepada Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengumumkan hasil pemeriksaan reguler terkait kualitas BBM milik Pertamina yang selama ini dilakukan.
Baca Juga: YLKI Soroti Kebijakan Pengecer Dilarang Jual LPG 3 Kg
“Apakah ada temuan penyimpangan atau sebaliknya? Ini penting agar konsumen mendapatkan informasi yang menyeluruh, akurat, dan konkret,” kata dia.
Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan empat petinggi PT Pertamina (Persero) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Kasus ini secara garis besar melakukan blending atau mengoplos BBM jenis Pertamax dengan Pertalite.
Adapun seiring penetapan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh Pertamina Patra Niaga, Riva melakukan pembelian atau pembayaran untuk BBM RON 92 padahal sebenarnya membeli RON 90 atau lebih rendah. Dari pembelian itu, kemudian dilakukan blending di storage atau depo untuk menjadi RON 92.
Menanggapi hal itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengklaim kasus dugaan korupsi yang terjadi di subholdingnya, termasuk PT Pertamina Patra Niaga, tidak merugikan masyarakat.
"Untuk kualitas BBM, kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat sesuai dengan spek yang sudah ditentukan Dirjen Migas (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM),” kata Fadjar ketika ditemui wartawan usai rapat bersama Komite II DPD RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/2).
Fadjar memastikan tidak ada BBM oplosan yang beredar di masyarakat. Menurut dia, kualitas BBM dicek secara berkala di Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas.
“Kami juga melakukan pengecekan sendiri,” kata Fadjar.
Baca Juga: Prabowo Buka Suara Soal Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah di Pertamina
Selanjutnya: Voli Korea: Kabar Buruk! Red Sparks Kalah 1-3 Lawan GS Caltex dan Park Eun-jin Cedera
Menarik Dibaca: Bali Soap Luncurkan Produk Body Butter dan Hand Cream Terbaru
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
