kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.528.000   8.000   0,53%
  • USD/IDR 16.239   -39,00   -0,24%
  • IDX 7.072   6,15   0,09%
  • KOMPAS100 1.057   1,66   0,16%
  • LQ45 830   -0,97   -0,12%
  • ISSI 215   0,65   0,30%
  • IDX30 424   -0,56   -0,13%
  • IDXHIDIV20 514   0,43   0,08%
  • IDX80 120   0,08   0,07%
  • IDXV30 125   0,78   0,63%
  • IDXQ30 142   0,10   0,07%

Ada anggaran food estate di KLHK Rp 1,1 triliun, anggota DPR ini menolak


Kamis, 10 Juni 2021 / 17:40 WIB
Ada anggaran food estate di KLHK Rp 1,1 triliun, anggota DPR ini menolak
ILUSTRASI. Ada anggaran food estate yang diajukan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) sebesar Rp 1,1 triliun.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Johan Rosihan menolak anggaran tambahan food estate yang diajukan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) sebesar Rp 1,1 triliun.

Alasannya, food estate yang dilakukan KLHK tidak pada porsinya. Seharusnya food estate dikerjakan Kementerian Pertanian. Johan menegaskan, sebaiknya anggaran KLHK pada 2022 lebih memfokuskan dan memperkuat sumbangan tapak untuk pertumbuhan ekonomi nasional, dan reformasi structural.

Lebih lenjut, KLHK seharusnya memantapkan pilar ekonomi untuk lingkungan hidup dan kehutanan pada  peningkatan produk domestik bruto (PDB), pendapatan negara bukan pajak (PNPB), dan ekspor hasil hutan.

“Tapi faktanya, KLHK malah mengajukan anggaran tambahan 2022 untuk food estate Rp 1,1 triliun. Sementara, untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hanya Rp 500 juta, dan dana pencegahan pencemaran lingkungan hanya Rp 600 juta. Ini dana food estate sebesar itu untuk apa?,” kata Johan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan KLHK, Kamis (10/6).

Selanjutnya: Kemiskinan jadi alasan Jokowi bangun food estate di NTT

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×