Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Test Test
JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberikan bantuan khusus kepada masyarakat wilayah pesisir pantai yang tidak dapat melakukan aktifitas melaut, akibat cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa titik perairan.
Bantuan yang akan segera didistribusikan tersebut terutama adalah beras. Keterangan ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, dalam acara Seminar Industrialisasi Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (16/1).
Menurut Cicip, KKP mempunyai aturan jika terjadi gelombang tinggi yang mengakibatkan nelayan tidak dapat melakukan aktifitas melaut, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai bencana alam. "Memang wajib hukumnya para pemerintah daerah membantu dengan beras,” ujarnya.
Selanjutnya, KKP juga mengalokasikan dana untuk kebutuhan mendadak seperti bantuan langsung masyarakat (BLM), sehingga mereka bisa mencari usaha-usaha lain di darat.
Dana BLM yang disiapkan oleh pemerintah mencapai Rp 800 miliar untuk tahun ini. Dana tersebut, tidak hanya digunakan untuk membantu nelayan akibat cuaca buruk saja, melainkan untuk alokasi kebutuhan masyarakat nelayan lainnya. "Kebutuhan nelayan besarnya tergantung permintaan. Karena ini adalah masuk di dalam pasal bencana alam maka besarnya alokasi tergantung permintaan," tutur Cicip.
BLM ini, lanjut Cicip, akan didistribusikan kepada seluruh masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, dimana sebagian besar mata pencarian adalah sebagai nelayan. Saat ini, KKP tengah menginventarisasi berapa banyak kampung nelayan di pesisir Indonesia dengan meminta laporan data dari masing-masing Pemda. "Laporannya mudah-mudahan dalam minggu ini. Karena kalau terlalu lama nanti akan lebih sulit menghitung dan mendistribusikannya," pungkas Cicip.
Namun, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri bilang, pemberian bantuan seperti ini akan membuat masyarakat pesisir pantai yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan mengalami ketergantungan.
Karena itu, Rokhmin menyarankan pemerintah agar memberikan bantuan jangka panjang yang sekaligus bisa dijadikan sandaran hidup atau mata pencarian permanen bagi nelayan, jika tidak sedang melaut. "Harus ada solusi untuk saat ini dan jangka panjang. Harus diberi bantuan dengan bentuk pemberian pekerjaan. Kalau hanya berikan bantuan berupa raskin, tidak akan membuat nelayan memiliki daya juang dan daya kerja," tukas Rokhmin.
Untuk bantuan jangka pendek, menurut Rokhmin, pemerintah bisa memberi bantuan berupa pekerjaan padat karya. Selain itu, untuk bantuan jangka panjang harus ada bantuan yang lebih mendayagunakan nelayan. Misalnya, langkah menciptakan alternatif mata pencarian baik berupa budidaya rumput laut, budidaya kepiting asoka, industri pengolahan hasil laut, dan sebagainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
