kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.729.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.734   15,00   0,08%
  • IDX 6.255   247,31   4,12%
  • KOMPAS100 831   37,01   4,66%
  • LQ45 625   27,23   4,56%
  • ISSI 213   7,03   3,41%
  • IDX30 354   15,20   4,48%
  • IDXHIDIV20 435   17,42   4,17%
  • IDX80 94   4,30   4,80%
  • IDXV30 116   2,90   2,56%
  • IDXQ30 114   4,59   4,21%

2035, penduduk Indonesia bisa tembus 300 juta


Kamis, 13 Februari 2014 / 08:00 WIB
ILUSTRASI.


Sumber: TribunNews.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono menyatakan, masalah kependudukan Indonesia  menghadapi tantangan tidak mudah. Diperkirakan, tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia akan menembus angka 300 juta orang.

"Tahun 2035, Indonesia diperkirakan akan berada di peringkat ke-5 terkait jumlah penduduk, setelah India,  China, Amerika Serikat dan Nigeria,". Kata Agung Laksono dalam Rakernas BKKBN, di Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Hadir pimpinan SKPD Kabupaten, Kota,  Provinsi yang menangani keluarga berencana se- Indonesia.

Isu kependudukan menjadi hal cukup  penting karena menyangkut banyak aspek. Perlu upaya keras jajaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana (BKKBN)  sehingga program bisa berhasil dan mampu menekan jumlah penduduk Indonesia.

Disebutkan Agung, program KB penting. Apalagi faktanya berbagai indikator, seperti rata-rata jumlah  anak   tidak banyak berubah. Jika tidak dilakukan segera, penduduk Indonesia bertambah dari yang di perkirakan.

Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan BKKBN dan Kemenkes berkoordinasi terkait pelayanan primer peserta KB. Ini harus terpadu karena KB terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pascareformasi, upaya menekan jumlah penduduk memang belum memperoleh hasil yang maksimal. Salah satu yang menghambat karena kebijakan kependudukan yang berada di tangan kepala daerah, baik Gubernur, Walikota ataupun Bupati.

"Kalau gubernur, walikota atau bupati care terhadap masalah kependudukan, tentu program KB bisa berjalan. Tapi umumnya tidak peduli karena dianggap tidak memberikan keuntungan," kata Kepala BKKBN Fasli Jalal. (Eko Sutriyanto)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×