kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

20 tahun reformasi: Inefisiensi dana daerah dan korupsi masih jadi sorotan


Minggu, 20 Mei 2018 / 19:21 WIB
20 tahun reformasi: Inefisiensi dana daerah dan korupsi masih jadi sorotan
ILUSTRASI. AKSI KAMISAN PERINGATI REFORMASI


Reporter: Abdul Basith | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kita kini tengah memperingati 20 tahun gerakan reformasi di Indonesia. Kendati demikian, terdapat dua masalah utama yang masih menjadi sorotan dalam demokrasi pasca reformasi 1998.

Dua masalah tersebut berkaitan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia. "Hanya penyakitnya dua kalau otonomi, inefisiensi dan korupsi," ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng.

Robert bilang, manajemen fiskal di daerah harus dilakukan dengan baik. Pasalnya, saat ini sebesar 53% dana pemerintah berputar di daerah.

Meski dana tersebut besar, namun hal itu tidak membuat angka yang diterima masyarakat menjadi besar pula. Sebagian besar dana yang berputar di daerah merupakan dana perimbangan yang mencapai 36%.

"Sebagian besar uang itu untuk ongkos birokrasi, kemudian yang kedua biaya pelaksanaan," terang Robert.

Itu sebabnya, dana yang dirasakan masyarakat menjadi tidak besar. Robert bilang, hal itu perlu diperbaiki karena kalau tidak uang habis hanya untuk birokrasi.

Selain inefisiensi, hal lain yang mencoreng demokrasi pasca reformasi adalah korupsi. Kasus korupsi oleh kepala daerah dinilai Robert saat ini sudah sangat keterlaluan.

"Bayangkan, 8 dari 10 yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kepala daerah," jelasnya.

Padahal pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung berdampak positif bagi politik di Indonesia. Adanya Pilkada langsung membuat oligarki partai politik menjadi teredam. Masyarakat dapat memilih kepala daerah berdasarkan rekam jejak. Hal itu membuat potensi munculnya bibit pemimpin yang baik semakin besar.

Selain itu, otonomi daerah pun diakui menjadi penopang masih berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi menjadi peredam konflik kedaerahan dengan distribusi kekuasaan.

"Sebelumnya saat krisis, beberapa daerah mengancam keluar dari Indonesia," ungkap Robert.

Otonomi sebagai buah dari reformasi pun dinilai membuat kinerja pemerintah terasa ke daerah. Pelayanan publik di daerah pun, lanjutnya, saat ini terus berkembang dengan baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×