Reporter: Agung Hidayat | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengadaan pembelajaran oleh pengelola atau institusi pendidikan pada masa pandemi covid-19 mendapat tantangan yang berat. Khususnya sekolah-sekolah swasta yang secara finansial harus mandiri pendanaannya.
Menurut Doni Koesoema, Pengamat Pendidikan, berbeda dengan sekolah negeri petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS harusnya sudah melingkupi soal pembiayaan komunikasi online untuk pendidikan di masa pandemi ini. "Yang masalah sekolah swasta itu harus menghidupi dirinya sendiri," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (14/7).
Baca Juga: Mendikbud: Tidak ada rencana mempermanenkan pembelajaran jarak jauh
Apalagi pemasukan masyarakat saat ini terhambat lantaran ekonomi yang sulit selagi pandemi berlangsung, banyak pembayaran uang sekolah menurut Doni terhambat. Ia memperkirakan di Jakarta saja orang tua yang baru membayar uang sekolah sekitar 60%.
Hal ini menambah beban sekolah swasta dalam mengoperasikan pendidikannya selama pandemi tersebut, padahal biaya listrik, telekomunikasi dan internet terus meningkat. Belum lagi sekolah harus membiayai tenaga kerja, baik guru tetap maupun honorer.
"Diharapkan ada bantuan untuk sekolah-sekolah ini. Saya lihat selama pandemi ini adanya bantuan sosial saja, bantuan di sektor pendidikan belum," ungkap Doni. Begitu pula dengan sekolah tang berada di tempat terpencil dengan akses internet yang masih buruk, hal ini masih perlu perhatian pemerintah secara lebih komprehensif.
Adapun kondisi saat ini beberapa sekolah di daerah telah melangsungkan pembelajaran tatap muka di hari Senin (13/7) kemarin. Doni mengatakan, pembelajaran tatap muka sebaiknya mempertimbangkan banyak aspek.
Seperti zona penyebaran covid-19 di area tersebut, serta jika ingin mengadakan pembelajaran tatap muka harus berdiskusi dengan komite sekolah dan wali murid. Sebenarnya selama pandemi kemarin, tenaga kerja guru pun sudah dipaksa untuk bekerja ke kantor.
Baca Juga: Google siap membenamkan dana investasi US$ 10 miliar ke India
Hal tersebut disayangkan Doni lantaran untuk Jakarta saja sebagian besar guru menggunakan transportasi publik yang punya resiko terpapar lebih tinggi. "Padahal Gubernur bilang, penumpang transportasi umum itu diperkirakan 60% adalah Orang Tanpa Gejala (OTG)," katanya.
Sementara itu, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya mengumumkan bahwa sistem sekolah secara virtual hybrid akan diterapkan permanen di Indonesia, dan telah meminta guru dan orang tua untuk beradaptasi.
Menanggapi situasi tersebut, Sampoerna Academy salah satu sekolah swasta internasional mengusung konsep virtual schooling. Mustafa Guvercin, Sampoerna Academy School Director mengatakan di situasi ini sekolah perlu memahami pentingnya memposisikan pendidikan sebagai sebuah perjalanan, bukan tujuan.
“Virtual schooling mengikuti visi kami dalam memajukan siswa yang kreatif, passionate, tidak pernah berhenti belajar, yang mampu menghadapi tantangan di dunia yang berubah dengan cepat. Siswa berpartisipasi dalam pembelajaran live synchronous via Google Meet bersama para wali kelas dan guru lainnya," ujar Mustafa Guvercin dalam media rilisnya yang diterima Kontan.co.id.
Selama 4 bulan implementasi virtual schooling, Sampoerna Academy mengklaim telah berhasil mencapai target akademik semester lalu dengan 5.163 sesi sekolah virtual, 92% penyelesaian tugas, dan 10.298 makalah dan proyek. 97% dari orang tua menyatakan puas. Persentase kehadiran siswa mencapai angka 96%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
