Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah segera mengumumkan data luas lahan baku sawah terbaru pada 1 Desember mendatang.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, akan ada perbaikan data luas lahan baku sawah dari yang diumumkan tahun lalu yakni seluas 7,1 juta hektare. "Akan ada perbaikan. Ada daerah yang perbaikan ke atas, ada daerah yang perbaikan ke bawah," ujar Sofyan, Kamis (31/10).
Sofyan menerangkan, dari verifikasi yang sudah dilakukan di 20 provinsi penghasil beras utama, diketahui terdapat penambahan luas lahan baku sawah. Tetapi, data tersebut belum bisa dipublikasikan karena masih dalam tahapan penghitungan akhir.
Baca Juga: Kementan segera sinkronkan data lahan dengan BPS
Namun, Sofyan memastikan, angka tersebut sudah disepakati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Pertanian.
Lebih lanjut, verifikasi luas lahan baku sawah ini pun dilakukan untuk menyamakan persepsi di antara berbagai pihak. "Dulu kan kita gunakan citra satelit resolusi tinggi. Di lapangan barangkali penafsiran data itu bisa berbeda. Maka, yang kita ragu, kita pergi ke lapangan. Dari hasil lapangan itu akan terbukti, dari gambar yang tidak cukup jelas apakah sawah atau bukan sawah," terang Sofyan.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Dia mengatakan, data yang sudah dianggap benar atau hijau oleh masing-masing pihak tidak akan dipermasalahkan. Namun, lahan-lahan yang statusnya masih kuning dan merah masih perlu dilakukan verifikasi.
Baca Juga: Kementerian PUPR bangun bendung dan rehabilitasi irigasi di negeri laskar pelangi
"Ada data kuning yang membutuhkan klarifikasi dengan citra satelit juga bisa dilakukan. Tetapi, ada data merah yang masih membutuhkan kita turun di lapangan. Kami masih punya waktu bersama empat institusi lain untuk turun di lapangan, sehingga metodologinya betul-betul sama," terang Syahrul.
Dengan data yang dirilis oleh Kementerian ATR/BPN nantinya, Syahrul mengatakan data tersebut akan menjadi acuan bagi semua pihak. "Data yang dikeluarkan oleh ATR/BPN itu yang kami pakai. Itu menjadi pedoman, yang dipakai di negara ini. Kementan tidak punya data. Klarifikasinya dilakukan bersama, dan sudah kami sepakati," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
