kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ini capaian diplomasi ekonomi Indonesia selama empat tahun terakhir


Rabu, 09 Januari 2019 / 17:35 WIB
Ini capaian diplomasi ekonomi Indonesia selama empat tahun terakhir


Reporter: Rezha Hadyan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyampaikan berbagai capaian Kementerian Luar Negeri (Kemlu) selama empat tahun terakhir. Salah satunya adalah capaian mengenai upaya diplomasi ekonomi yang menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Menlu Retno menyatakan upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan selama ini mengarah pada penguatan kerjasama ekonomi dengan pasar baru atau non tradisional seperti kawasan Afrika yang saat ini sudah sangat erat.

“Salah satu terobosan dilakukan yaitu penyelenggaraan Indonesia Africa Forum (IAF). Dalam dua hari penyelenggaraan IAF disepakati deal bisnis lebih dari US$ 586 juta dan Business Announcement sebesar US$ 1,3 miliar,” kata Menlu Retno dalam siaran persnya, Rabu (9/1).

Selain itu, Kemlu juga berhasil menjalin ikatan ekonomi dengan pasar potensial di kawasan lainnya seperti Asia Selatan, Asia Tengah, dan sejumlah negara di kawasan Amerika Latin. Menurut Menlu Retno pelaksanaan diplomasi ekonomi telah dilakukan secara lebih terkoordinir, melibatkan BUMN, perbankan nasional, dan juga swasta.

Menlu Retno juga menyampaikan sejumlah capaian angka perdagangan Indonesia dengan beberapa pasar non tradisional antara lain negara-negara di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selata, Amerika Tengah, Eropa Tengah dan Eropa Timur yang diklaim naik 100% sejak empat tahun lalu.

Ia mengklaim Kemlu telah memperkuat infrastruktur kerja sama ekonomi secara bilateral, guna meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui negosiasi baru dan penyelesaian negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA) dan Preferential Trade Area (PTA).

“Negosiasi CEPA dengan European Free Trade Area (EFTA) yang sudah berlangsung lebih 8 tahun akhirnya dapat diselesaikan. Negosiasi CEPA dengan Australia juga sudah dapat diselesaikan. Indonesia - Chile CEPA sudah ditandatangani. Untuk pertama kalinya, negosiasi PTA dengan negara Afrik dilakukan yaitu dengan Mozambique dan Tunisia. Negosiasi saat ini juga sedang dilakukan dengan Maroko, Bangladesh dan Sri Lanka,” ujar Menlu Retno.

Ia menambahkan saat ini penjajagan PTA juga sedang dilakukan dengan berbagai organisasi kawasan seperti South African Customs Union (SACU) Economic Community of West African States (ECOWAS) dan Euroasian Economic Union (EAEU). Langkah ini diambil agar daya saing produk Indonesia tidak kalah dengan produk dari negara – negara lain yang mungkin punya nilai tambah lainnya.

Selanjutnya, diplomasi ekonomi oleh Kemlu telah diarahkan untuk membantu ekspansi penjualan produk industri strategis Indonesia dan mendorong berbagai investasi dan proyek infrastruktur Indonesia di luar negeri.

“Beberapa hasil yang dicapai, seperti PT INKA mengirim 400 gerbong kereta api ke Bangladesh, ke Thailand juga mengirim gerbong kereta api dan pesawat NC212i PT Dirgantara Indonesia (DI), ke Filipina empat Diesel Multiple Unit (DMU) dan gerbong kereta api, ke Senegal ada pesawat CN 235, ke Mexico ada isotop dari PT Inuki dan juga pesawat N-219, N-212 dan N-235,” ungkapnya. 

Selain itu Kemlu juga telah memfasilitasi pekerjaan pembangunan infrastruktur di Niger, Filipina, investasi PT Telkom Tbk di Hongaria, serta pembangunan pabrik mie instan di Serbia.

Menlu Retno juga menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia juga diarahkan untuk melindungi kepentingan strategis produk kelapa sawit Indonesia yang terus menjadi target kampanye hitam di beberapa negara. Untuk itu, Indonesia bersama Malaysia telah membentuk Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

“Diplomasi ekonomi Indonesia juga membuahkan hasil signifikan untuk dua hal.Pertama, Indonesia merupakan negara pertama yang dapat menyelesaikan Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreement (VPA) dengan Uni Eropa,” ujar Menlu Retno.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×