Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) memberi sinyal menurunkan target penerimaan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017. Draft perubahan akan dibawa ke DPR pada Juli mendatang.
Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani mengaku masih menghitung angka tepat target penerimaan negara sampai akhir 2017. Kemkeu masih menunggu data penerimaan negara hingga Juni 2017. Setelah periode Juli 2017, dianggap sudah mencerminkan kondisi sebenarnya, tanpa pengaruh amnesti pajak. "Bisa saja (revisi) terjadi, kami lihat. Menkeu masih hitung dengan basis data aktual," katanya, Jumat (16/6).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan membeberkan rencana nilai revisi penerimaan negara yang akan diajukan di RAPBNP 2017. Ia malah menegaskan ingin merealisasikan seluruh target penerimaan negara.
Untuk itu pemerintah akan menyisir pajak nonmigas yang selama ini dianggap belum optimal. Menurut Sri Mulyani, Ditjen Pajak telah memiliki data detail penerimaan pajak yang under control dan berapa yang perlu extra effort. "Kami harap (target pajak) masih akan tercapai. Ada potensi penerimaan pajak sebesar Rp 70 triliun sampai Rp 90 triliun, tapi butuh extra effort dari Ditjen Pajak," ujarnya
Kemkeu mencatat, total penerimaan dalam negeri hingga akhir Mei 2017 sebesar Rp 584,9 triliun atau 33,4% dari target APBN 2017 sebesar Rp 1.748 triliun. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkontribusi Rp 121,4 triliun dari target Rp 240,4 triliun. Sedangkan penerimaan perpajakan Rp 463,5 triliun.
Realisasi penerimaan perpajakan terbesar berasal dari penerimaan pajak non migas Rp 396,76 triliun (31,2%) dari target Rp 1.271,7 triliun. Sementara pajak nonmigas terdiri dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp 238,4 triliun. Jumlah itu naik 12,7% dibanding periode sama tahun lalu Rp 211,6 triliun.
Realisasi hanya 86%
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, sikap pemerintah untuk realistis soal target pendapatan adalah hal bagus. Namun dengan penerimaan yang makin minim, pembiayaan di luar APBN harus lebih gencar. "Selama ini porsi APBN hanya 20% dari produk domestik bruto (PDB), dan semakin sulit mengandalkan penerimaan negara dari pajak," katanya, Minggu (18/6).
Dengan berdasar kinerja APBN 2017 hingga Mei 2017, Yustinus menghitung realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun hanya akan mencapai sekitar Rp 1.124 triliun atau 86% dari target. "Penerimaan pajak semester II akan melambat. Berbeda dengan tahun lalu yang naik, karena ada pemasukan dari tax amnesty Rp 90 triliun," katanya.
Sedangkan PNBP, menurut Yustinus, diperkirakan realisasinya sampai akhir tahun akan melebihi target yang hanya yaitu sebesar Rp 250 triliun. Perhitungan Yustinus, PNBP bisa menyumbang penerimaan negara hingga Rp 300-an triliun. "Kinerja PNBP sudah bagus, tapi porsinya terhadap penerimaan negara masih kecil. Oleh karena itu penerimaan pajak harus maksimal," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
