NASIONAL
Berita
RUU Aparatur Negara diserahkan ke Presiden

PNS

RUU Aparatur Negara diserahkan ke Presiden


Telah dibaca sebanyak 21167 kali
RUU Aparatur Negara diserahkan ke Presiden

JAKARTA. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN dan RB) segera menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Presiden bulan depan.

Tasdik Kinanto, SekretarisKemPAN dan RB mengungkapkan, pembahasan RUU ASN di internal pemerintah sudah masuk tahap akhir. “Secepatnya pada bulan September, kami akan menyerahkan berkas RUU ASN ke Presiden,” ujarnya kepada KONTAN, kemarin.

Asal tahu saja, penyusunan RUU ASN merupakan perubahan dari UU 43/1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian yang dinilai belum mampu mewujudkan abdi negara yang profesional dan bebas praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Menurut Tasdik, setelah berkas sampai ke Presiden dan diteken selanjutnya beleid ini akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas lebih lanjut. "Penyerahkan ke DPR diperkirakan bulan September juga," katanya.

Tandik memaparkan beberapa poin penting dalam RUU ASN antara lain status kepegawaian di pusat dan daerah, sistem jabatan, serta pembentukan Komisi ASN yang bersifat independen. “Pembahasan KASN menyangkut struktur organisasi, keanggotaan dan tugas. Juga apakah perlu penempataan di daerah atau cuma pusat,” ungkapnya.

Gamari Sutrisno, anggota Komisi II DPR mengatakan, pihaknya masih menunggu draf RUU ASN dari pemerintah. "Setelah diterima DPR, pembahasan RUU ASN bisa langsung pada masa sidang parlemen saat ini juga," ujarnya.

Gamari bilang pada awal tahun ini Komisi II DPR bertemu dengan pemerintah dan memberikan beberapa masukan serta rekomendasi untuk penyusunan draf RUU ASN. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, sifat independen dari KASN adalah masukan dari DPR. "Pemerintah malah meminta KASN berada langsung dalam pengawasan KemPAN dan RB," jelasnya.

Nah, perberian status independen kepada KASN untuk menghilangkan politisasi dalam pengisian jabatan strategis di pemerintahan. Nantinya, jabatan direktur jenderal dan direktur tidak akan dipilih lagi oleh Tim Penilaian Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden karena kental kepentingan politiknya.
"Pengisian jabatan strategis harus profesional dan bebas politik," tandas Gamari.

Editor: Dadan Ramdan
Telah dibaca sebanyak 21167 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • Simak sektor mana saja yang prospektif!

    +

    Sejak awal tahun hingga 22 September 2014, saham-saham sektor perbankan memberikan return terbesar.

    Baca lebih detail..

  • Meramal gerak IHSG setelah rekor

    +

    Analis berbeda pendapat soal prospek kinerja IHSG ke depannya.

    Baca lebih detail..