Reporter: Arif Wicaksono | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Pembahasan besaran iuran kepesertaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai mengerucut kepada kesepakatan.
Dalam rapat pembahasan di tingkat Dewan Jaminan Sosial (DJSN) yang melibatkan pengusaha dan buruh kemarin (15/5), mereka berharap iuran BPJS di angka 4%. Perinciannya: 3% ditanggung pengusaha, sisanya 1% menjadi tanggungjawab buruh. Angka ini masih dalam batasan angka yang diinginkan pemerintah dalam iuran BPJS yakni 3% sampai 6%.
Ketua DJSN Ghazali Situmorang berharap, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional segera memutuskan besaran iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja formal ini. Ia berharap, angka 4% menjadi angka terakhir. Mengingat, masa berlakunya BPJS sudah mendekat yakni 1 Januari 2014.
Ghazali bilang, sampai saat ini, pertemuan LKS Tripartit belum berjalan. Alhasil keputusan porsi iuran pekerja formal belum ditetapkan.
Molornya penyelesaian iuran BPJS Kesehatan, kata Ghazali dipicu sikap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang walk out dari forum tripartit ini. Dan, Apindo baru aktif lagi akhir April lalu.
Kendati begitu, DJSN terus melanjutkan pembahasan iuran BPJS Kesehatan dengan tetap melibatkan unsur pengusaha dan pekerja. Kini, pengusaha mulai bisa menerima premi BPJS Kesehatan sebesar 4%, mereka siap menanggung 3%.
Hanya, sebagian serikat kerja masih tetap dalam pendiriannya bahwa iuran jaminan kesehatan tidak menjadi beban mereka. Oleh karena itu. DJSN mengusulkan iuran 3% dari pengusaha dan 1% dari pekerja baru mulai berlaku pada 1 Juli 2015. Adapun mulai 1 Januari 2014 sampai 1 Juli 2015, porsinya 4% dibayarkan penuh pengusaha.
Kewajiban negara
Ketua Bidang Advokasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heryono mengatakan, buruh menolak jika harus dibebani iuran jaminan kesehatan. Pasalnya, negara berkewajiban menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya.
Amanat jaminan kesehatan warga itu tertera di Pasal 27 UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. "Prinsipnya, kami tetap menolak sistem asuransi kesehatan dalam BPJS Kesehatan karena sifatnya tidak melekat pada pekerja," tegasnya.
Menurut Djoko, jika sistem BPJS sama seperti asuransi, maka ada kemungkinan buruh tidak dilayani oleh rumah sakit jika dalam beberapa bulan mereka berhenti membayar premi BPJS Kesehatan.
Business Development Director Apindo Muhammad Aditya Warman menilai, pemerintah belum siap menjalankan BPJS. Anggapan ini bukan sebatas isapan jempol sebab infrastruktur kesehatan yang masih minim. "Biaya berobat di rumah sakit mahal, pengeluaran akan meningkat," ujarnya. Jika pro dan kontra masih terjadi, pembahasan iuran BPJS akan molor dari waktunya. n
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
