Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih mematangkan roadmap untuk pelatihan vokasi. Hal tu seiring arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM).
Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri mengatakan, dalam proses in setidaknya pemerintah memiliki tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yakni kualitas, kuantitas, serta persebaran yang harus merata di berbagai daerah.
"Maka peran pemerintah daerah menjadi penting untuk mendukung pelatihan vokasi ini. China itu dahsyat karena ketiga hal tersebut,” tuturnya di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (19/4).
Di samping itu, Hanif menyarankan adanya sertifikasi keahlian di bidang tertentu. Menurutnya, hal ini akan membawa manfaat bagi tenaga kerja.
“Dengan adanya sertifikat keahlian ini, selain meningkatkan kompetensi, nantinya tenaga kerja bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Taraf hidupnya pun akan jauh lebih baik,” tambah Hanif.
Sementara itu, Menteri koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, pelatihan vokasi itu difokuskan untuk enam sektor industri. Keenamnya adalah manufaktur, agribisnis, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran.
Sektor-sektor tersebut dipilih karena dinilai sebagai motor penggerak ekonomi. Tak hanya itu, sektor itu juga bisa menyerap tenaga kerja setiap tahunnya.
Seperti manufaktur bisa menyerap sebesar 575.000 pekerja, agribisnis 195.843 pekerja, pariwisata 3.333 pekerja, kemudian tenaga kesehatan 6.018 pekerja, ekonomi digital 5.172 pekerja, dan pekerja migran sebesar 243.265.
“Oleh karena itu, kita harus mendorong kompetensi baru secara massif, direvitalisasi, serta menyusun payung hukum pengembangan vokasi,” ujarnya.
Meski begitu, masih belum dibicarakan spesifik instrumen hukum apa yang akan digunakan untuk roadmap ini.
Sekadar tahu saja, pelatihan vokasi in sangat dianggap perlu lantaran, perkembangan ekonomi digital disertai dengan revolusi Industri 4.0 membutuhkan kompetensi baru bagi tenaga kerja Indonesia.
Apalagi, Persoalan kompetensi memang menjadi kendala yang dihadapi bagi tenaga kerja Indonesia. Sebab, terdapat mismatch antara kebutuhan industri yang memerlukan tenaga kerja yang handal dengan minimnya keahlian para pencari kerja.
Selain itu, kurikulum berbasis kompetensi yang selama ini terdapat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih minim. Hal ini menyebabkan ketidaksiapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk dapat bersaing dalam dunia kerja.
Untuk itu, pemerintah sepakat untuk memasukkan program vokasi ini dalam proyek strategi nasional (PSN) di kuartal I-2019. Di mana, program ini menjadi salah satu bagian dalam program pemerataan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
