kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.326.000 0,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Jokowi batal blusukan ke Kepulauan Meranti


Rabu, 26 November 2014 / 17:37 WIB
Jokowi batal blusukan ke Kepulauan Meranti
ILUSTRASI. Konsumen belanja bawang putih di sebuh supermarket di Jakarta Selatan, Minggu (15/3) KONTAN/Baihaki/15/3/2020


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto

KEPULAUAN MERANTI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal mendatangi Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Rabu (26/11). Sedianya, Jokowi tiba untuk melihat langsung kondisi lahan gambut pasca kebakaran yang terjadi di pulau dengan lahan gambut terbesar di Indonesia tersebut, pada awal 2014 lalu.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Humas Pemerintah Provinsi Riau, Jokowi batal datang ke Desa Sungai Tohor lantaran cuaca buruk. Helikopter Jokowi yang berangkat dari Pekanbaru, Riau, tidak dapat melewati awan hitam di Kawasan Konservasi Danau Zambrud.

Padahal, Jokowi dijawalkan tiba di Kantor Kecamatan Desa Sungai Tohor pada pukul 13.45 WIB. Di desa ini, Jokowi diagendakan pula mengunjungi kilang sagu, secara simbolis melakukan penyekatan kanal, dan bertemu warga Kepulauan Meranti.

Salah satu warga Desa Sungai Tohor, Abdul Manan mengaku kecewa atas batalnya kehadiran Jokowi tersebut. Padahal tujuan akhir undangan warga Desa Sungai Tohor kepada Jokowi kata Manan, adalah untuk penghentian kebakaran gambut melalui perubahan kebijakan pemerintah.

"Saya dan warga kecewa sekali Jokowi batal datang. Masyarakat sudah antusias dan bersiap-siap akan kedatangannya sejak beberapa minggu lalu," kata Manan di Kepulauan Meranti.

Adapun blusukan asap Jokowi tersebut digagas oleh Yayasan Perspektif Baru, WALHI, dan Greenpeace atas surat yang dikirimkan Manan pada Oktober 2014 lalu. Manan juga membuat petisi untuk pertama kalinya, mengajak Presiden untuk blusukan ke lokasi kebakaran lahan gambut.

Blusukan asap Jokowi diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengatasi kabut asap di Riau akibat kebakaran hutan gambut selama 17 tahun. Kebakaran tersebut merupakan buntut dari kanalisasi dan pengelolaan lahan gambut sebagai perkebunan industri para pemilik modal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×