Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, rencana kebijakan perdagangan AS yang proteksionis patut diwaspadai. Apalagi AS merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor terbesar Indonesia.
Sepanjang 2016, ekspor Indonesia ke AS mencapai US$ 15,68 miliar. Angka itu lebih tinggi 2,46% dibanding ekspor Indonesia ke AS sepanjang tahun 2015.
"Bagi Indonesia karena ekspor ke AS sampai US$ 15 miliar perlu siap buka pasar baru atau persiapkan diri dengan kebijakan yang akan diambil AS," kata Agus, Jumat (20/1).
Lebih lanjut menurut Agus, banyak negara yang dituduh AS melakukan manipulasi mata uang demi keuntungan perdagangannya. Namun Agus meyakini Indonesia tidak tergolong ke dalam negara-negara yang dituduhkan.
Agus menyatakan, bank sentral tetap mewaspadai rencana proteksi AS. Terutama kemungkinan proteksi terhadap negara-negara mitra dagang utama Indonesia lainnya.
"Kita tidak bisa diam dan selalu lihat kondisi fundmametal Indonesia dan juga lihat perkembangan mitra dagang Indonesia. Kalau tidak, Indonesia yang bangkit ekspornya bisa jadi tidak kompetitif," tambahnya.
Untuk diketahui, ada tiga kriteria negara-negara yang tergolong memanipulasi mata uang untuk kepentingan perdagangannya. Pertama, surplus neraca perdagangan dengan AS lebih dari US$ 20 miliar. Kedua, surplus transaksi berjalan lebih dari 3%. Ketiga, net foreign exchange lebih dari 2% dari produk domestik bruto (PDB).
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung mengatakan, Indonesia tidak tergolong negara rentan proteksionisme AS dan tidak tergolong negara yang memanipulasi mata uang. Sebab, surplus perdagangan Indonesia dengan AS sebesar hanya US$ 13 miliar, defisit transaksi berjalan Indonesia 2,1%, dan net foreign exchange Indonesia 0,3% dari PDB.
Ia melanjutkan, China juga yang tidak tergolong negara yang memanipulasi mata uang lantaran hanya memenuhi satu dari tiga kreteria negara yang memanipulasi mata uang. surplus neraca perdagangan China dengan AS US$ 335 miliar, surplus transaksi berjalan China 2,4% dari PDB, dan net foreign exchange China -3,7% dari PDB.
Menurut Juda, Vietnam dan Thailand, termasuk juga Korea Taiwan dan Hong Kong yang justru memiliki risiko lebih besar dari kebijakan perdagangan AS. Sebab, Vietnam memenuhi dua kriteria, yaitu surplus neraca perdagangan dengan AS yang sebesar US$ 32 miliar dan suprlus transaksi berjalannya 3,4% dari PDB. Begitu juga dengan Thailand dengan surplus transaksi berjalannya mencapai 11,1% dari PDB dan net foreign exchange 4,1% dari PDB.
Meski begitu, AS memiliki kewenangan unilateral atau kewenangan sepihak terhadap negara-negara yang tidak menguntungkan AS dalam hal perdagangan. Jika Trump menggunakan kewenangan tersebut untuk memproteksi AS maka hal itu akan berdampak ke negara-negara lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
