Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Sofyan Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai negara anggota Islamic Development Bank (IDB), Indonesia ikut aktif dalam program Reverse Linkages, yaitu salah satu program utama untuk mendukung implementasi dokumen Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020, yang merupakan dokumen strategi dan instrumen utama kerja sama antara IDB dan Indonesia.
Program Reverse Linkage merupakan kerjasama pembangunan antara IDB dan sesama negara anggota IDB yang memiliki kemampuan dalam menyediakan keahlian teruji, pengetahuan (know-how), penerapan teknologi, serta best practice, yang berorientasi pada hasil untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan sosial.
Salah satu bentuk komitmen pelaksanaannya adalah penandatanganan Memorandum of Understanding Reverse Linkage oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali Al Madani pada April 2013.
Melalui skema Reverse Linkage, pemerintah telah melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kyrgyzstan untuk meningkatkan produktivitas di bidang peternakan. Kerjasama ini termasuk banyak disorot karena merupakan salah satu contoh bagaimana Indonesia sukses membantu negara IDB lain dalam kerangka Reverse Linkage.
Sebagai bentuk dokumentasi atas seluruh rangkaian kegiatan, Bappenas dan IDB menggelar peluncuran buku Mapping Indonesias Resource Centers (MIRC), Senin lalu (23/4).
Menurut Slamet Sudarsono, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, buku tersebut berisi seluruh rangkaian kegiatan Mapping Indonesias Resource Centers yang difasilitasi IDB untuk menyediakan solusi-solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan.
"Untuk mendukung pelaksanaan KSST Indonesia dan sebagai tindak lanjut implementasi MoU on Reverse Linkage, Pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama pembangunan internasional dan memfasilitasi pelaksanaan KSST melalui skema Knowledge Sharing," kata Slamet dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (26/4).
Program Reverse Linkage diharapkan mendukung promosi produk dan teknologi nasional di negara-negara anggota IDB, serta meningkatkan citra dan pengakuan terhadap branding Indonesia di kawasan serta menampilkan keunggulan komparatif (comparative advantages) dan keahlian yang dimiliki oleh Indonesia di negara berkembang lainnya.
Buku ini berisi profil 22 lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia dengan teknologi, keahlian, dan pengetahuan yang sudah diakui, mencakup 12 sektor ekonomi, yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan dan kependudukan, teknik, pelatihan vokasi, perencanaan dan penganggaran, keuangan mikro, transportasi, teknologi tepat guna, industri, perdagangan, dan mitigasi bencana.
Diidentifikasi oleh pemerintah Indonesia, pusat-pusat pengetahuan ini adalah mitra-mitra potensial yang telah menyatakan kesediaannya untuk berkolaborasi melalui program Reverse Linkage IDB dan berbagi pengetahuan mereka agar bermanfaat bagi negara-negara anggota IDB lainnya.
Penerbitan buku bertujuan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dengan memanfaatkan wilayah-wilayah keahlian dan keuntungan kompetitif melaluil kerangka Reverse Linkage.
Sebelumnya, dalam rangka memperbaharui dan meningkatkan kerjasama pembangunan melalui kerangka Reverse Linkage, Bandar Hajjar, Presiden IDB, dan Kepala Bappenas menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Reverse Linkage di Jeddah, Arab Saudi, pada 27 Desember 2017.
Dalam nota kesepahaman itu, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk berbagi keahlian dan pengetahuan kepada negara-negara anggota IDB dalam wilayah-wilayah yang tercantum dalam buku yang diterbitkan.
Sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU baru, Pemerintah Indonesia berencana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen pengembangan vaksin kepada Maroko dan Tunisia melalaui program Strengthening Indonesia-Morocco-Tunisia Development Cooperation through Reverse Linkage Program.
Kerjasama ini bertujuan untuk membantu Maroko dan Tunisia dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di bidang farmasi serta memperluas pemasaran life science product dari perusahaan Indonesia ke negara anggota IDB.
"Pola kerjasama ini mendorong kerjasama ekonomi berupa pembukaan pasar baru sekaligus sejalan dengan kebijakan dalam RPJMN untuk meningkatkan peran swasta dalam kerjasama pembangunan," tandas Slamet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
