Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Dessy Rosalina
KONTAN.CO.ID - Pemerintah masih menggodok opsi Kawasan Perdagangan Bebas Batam yang segera dirubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. Penyelarasan konsep pengelolaan masih terus dilakukan Dewan Kawasan Batam.
Lukita Dinarsyah Tuwo selaku ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Batam menyatakan timbul opsi baru dalam pengelolaan KEK Batam. Ia bilang, untuk pulau-pulau dalam kepulauan Batam akan dikelola oleh konsorsium sebagai salah satu alternatif
Ia bilang, konsorsium tersebut bisa merupakan gabungan sejumlah badan usaha yang ditunjuk pemerintah pusat. Opsi lainnya, pemerintah kota Batam yang mengusulkan pembentukan konsorsium bekerjasama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.
"Ini masih menjadi salah satu alternatif, kami masih mendalami plus dan minusnya yang bisa memberikan hasil lebih optimal,"kata Lukita, Kamis malam (31/8).
Lukita bilang, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) masih akan tetap menjadi pengelola untuk Pulau Batam. Untuk zonasi di pulau-pulau yang masuk dalam Kepulauan Batam, ia menyatakan masih akan dimatangkan untuk menentukan pengelola KEK Batam.
"Siapa pengelolanya masih kita lihat, kami masih membutuhkan satu kali rapat lagi untuk mematangkan,"ujarnya.
Lukita menjanjikan penetapan zonasi dan pengelolaan KEK Batam akan disusun dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dia menargetkan pihaknya akan segera menyelesaikan PP itu dalam tahun ini.
"Draftnya (peraturan pemerintah) sebenarnya sudah ada, tapi ini semua masih menunggu keputusan final, mudah-mudahan tak akan sampai akhir tahun ini PP tersebut sudah diterbitkan,"pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun menambahkan, untuk persiapan transisi dari FTZ Batam menjadi KEK Batam, Pemerintah Provinsi Kepri mengusulkan agar pemerintah pusat nantinya juga memasukkan beberapa pulau di sekitar Batam ke dalam KEK Batam, yakni Pulau Galang, Pulau Rempang, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun.
Selain itu, Nurdin bilang, pihaknya juga mengusulkan agar tidak ada dualisme dalam pengelolaan KEK Batam. Maklum, selama ini di Batam terjadi dualisme pengelolaan FTZ antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. "Kami meminta pengelolaan KEK Batam ada di bawah pemerintah daerah," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
