Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Adi Wikanto
MEDAN . Empat Kementerian melakukan penandatangan nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) dengan Jaksa Agung untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Aset Badan Usaha Milik Negara.
Penandatangan dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Jaksa Agung Republik Indonesia H. M. Prasetyo di Medan, Rabu (5/4).
Nota Kesepahaman ini berlaku hingga 31 Desember 2019 atau sampai dengan selesainya proyek-proyek BUMN tersebut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap proyek-proyek infrastruktur transportasi dapat dibangun lebih cepat dengan adanya MoU tersebut. "Kami harap semua proyek transportasi bisa dibangun lebih cepat. Khusus untuk KA Trans Sumatera, beberapa titik sudah selesai," kata Budi di Medan, Rabu (5/4).
Salah satu proyek infrastruktur transportasi di Medan adalah pembangunan jalan KA layang antara Medan - Bandar Khalipah. Saat ini, kata Budi, pembebasan lahan untuk jalan KA layang tersebut sudah selesai dan keretanya dapat beroperasi pada pertengahan tahun 2018.
Nota Kesepahaman tersebut merupakan landasan bagi para pihak untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan aset BUMN sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi para pihak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata pemerintahan/tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Tujuannya adalah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur oleh BUMN. Kongkritnya, berupa perlindungan hukum atas aset BUMN, memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset BUMN, membantu percepatan penyelesaian administrasi surat/dokumen yang terkait dengan kepemilikan aset/tanah yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur, membantu BUMN dalam melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan penugasan pemerintah dan dalam pengembangan usaha BUMN,.
Kemudian, membantu percepatan penyelesaian administrasi surat/dokumen yang terkait dengan pemenuhan persyaratan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, membantu BUMN dalam melakukan pengawalan dan pengamanan aset BUMN, memulihkan aset BUMN yang terkait dengan tindak pidana dan/atau aset yang dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum, memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara terkait aset BUMN.
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama dan koordinasi dalam bidang pengawalan dan pengamanan aset BUMN, percepatan proses perpanjangan penerbitan surat/dokumen kepemilikan aset/tanah BUMN, percepatan penyelesaian administrasi surat/dokumen yang terkait dengan pemenuhan persyaratan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur,p
pembebasan lahan oleh BUMN,
Lalu, percepatan proses administrasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur BUMN, pemulihan aset BUMN; pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara terkait aset BUMN; dan tindakan lain yang diperlukan.
Adapun proyek-proyek strategis yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga ini adalah proyek Jalan Tol Trans Sumatera, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Indonesia Asahan Alumunium, proyek Kawasan Pelabuhan dan Industri Kuala Tanjung, Medan, proyek Kereta Api Medan - Kuala Tanjung serta Penataan Aset Jalur Kereta Api, penataan aset PT Perkebunan Nusantara (III) dan Anak Perusahaan; dan penyelesaian Penanganan Hukum Terkait Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
