Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah daerah (Pemda) mengaku menghadapi ganjalan perihal penyederhanaan perizinan investasi. Tumpah tindih aturan lagi-lagi jadi batu sandungannya.
Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya mengatakan, ganjalan salah satunya soal keberadaan aturan mengenai izin lokasi kepada perusahaan untuk memperoleh tanah guna keperluan usaha. Keberadaan aturan tersebut dinilai menyulitkan pemerintah daerah dalam memangkas izin investasi.
Maklum saja, dengan ketentuan tersebut, prosedur investasi bertambah. "Makanya saya berharap izin lokasi ini dihapus saja karena memang di tata ruang sudah jelas peruntukannya," katanya di Komplek Istana Negara, Selasa (24/10).
Selain soal prosedur mengenai izin lokasi, Risma bilang, kendala juga datang dari proses analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Saat ini, proses amdal masih lama karena jumlah konsultan yang menangani masalah tersebut terbatas. "Itu juga sering hambat kami," katanya.
Risma mengatakan, berkaitan dengan amdal tersebut pihaknya sudah berkirim surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar struktur pembuatan amdal diperbaiki.
Meskipun sudah bersurat sampai empat kali, sampai saat ini permohonan tersebut belum dibalas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengumpulkan gubernur, bupati dan wali kota di Istana Negara, Selasa (24/10) meminta kepada daerah untuk mempercepat proses izin investasi. Dia tidak mau, izin investasi di daerah selesai dalam waktu bulanan atau tahunan.
Jokowi bilang, permintaan tersebut disampaikannnya karena pengusaha banyak mengeluhkan kemudahan investasi di daerah. "Jadi jangan ada perizinan sampai berminggu- minggu, berbulan- bulan, bahkan bertahun- tahun. Malu kita," katanya.
Jokowi bilang investasi saat ini dibutuhkan untuk menggenjot penciptaan lapangan kerja baru. Jokowi mengatakan, kemudahan investasi bisa mudah diberikan daerah.
Daerah bisa mencontoh langkah perbaikan investasi yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Supaya bisa jalan, beli aplikasi, murah Rp 25 juta dapat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
