Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah mengevaluasi proyek infrastruktur mangkrak yang pelaksanaannya mereka kerjasamakan dengan swasta. Setidaknya, sudah ada empat proyek yang sudah dievaluasi di kantor Wakil Presiden Jumat (3/4) lalu.
Proyek tersebut adalah proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Semarang Barat; Tol Trans Jawa; Tol Manado- Bitung; dan Tol Balikpapan- Samarinda. Basuki Hadimuldjono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, dari hasil evaluasi yang dilakukan tersebut, pemerintah menemukan beberapa masalah dan harus segera diselesaikan agar proyek- proyek tersebut bisa jalan.
Dalam kaitannya dengan proyek Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat misalnya, pemerintah menemukan adanya masalah administrasi. Permasalahan tersebut salah satunya berkaitan syarat dan kontrak proyek yang kemungkinan besar baru bisa dilakukan pada akhir 2015 mendatang.
Masalah juga ditemukan dalam pelaksanaan Proyek Tol Trans Jawa. Permasalahan, khususnya terjadi pada ruas Tol Batang- Semarang. Basuki mengatakan, PT Marga Setia Puritama selaku badan usaha jalan tol (BUJT) tersebut telah melakukan wanprestasi. "Kalau Tol Balikpapan - Samarinda dan Manado- Bitung waktu rapat di wapres sudah oke, dua itu yang masih mengganjal," kata Basuki akhir pekan kemarin.
Basuki mengatakan, agar proyek kerjasama pemerintah swasta tersebut bisa segera jalan, pemerintah akan mengambil keputusan cepat. Untuk pelaksanaan proyek Tol Trans Jawa ruas Batang- Semarang, pemerintah akan mengambil alih proyek tersebut dari BUJT yang melaksanakan proyek tersebut.
Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat minggu depan akan segera memanggil PT Marga Setia Puritama untuk membicarakan rencana pengambilalihan tersebut. "Akan dibuatkan surat pemanggilannya dulu untuk minggu depan," katanya.
Sementara itu, untuk proyek SPAM Semarang Barat Basuki mengatakan, jalan penyelesaian yang akan diambil oleh pemerintah kemungkinan besar adalah menyerahkan pembangunan proyek tersebut kepada PDAM. Bukan hanya menyerahkan saja, pemerintah kemungkinan juga akan memberikan penyertaan modal negara bagi PDAM untuk melaksanakan proyek tersebut.
"Dalam rapat Dirut PDAM ada dan mengatakan, mereka siap melaksanakan itu," kata Basuki.
Basuki mengatakan, dengan langkah tersebut diharapkan, tahun depan, proyek SPAM Semarang Barat sudah bisa dimulai. Pemerintahan Jokowi- JK saat ini tengah berupaya mempercepat penyelesaian masalah yang menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur.
Maklum saja, berdasarkan catatan Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Staf Kepresidenan beberapa waktu lalu, banyak proyek infrastruktur yang pembangunannya terbelit oleh masalah pembebasan lahan, izin, pendanaan dan mangkrak karena permasalahan tersebut tidak segera diatasi. Tidak tanggung- tanggung, jumlah proyek mangkrak tersebut mencapai 37 proyek dan nilai investasinya mencapai US$ 11 miliar.
Untuk mengatasi permasalahan itulah,Wakil Presiden, Jusuf Kalla beberapa waktu lalu memerintahkan jajarannya, untuk mencari pemecahan masalah yang mewarnai pelaksanaan proyek mangkrak tersebut, dan menyelesaikannya secara cepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
