kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.774.000   -25.000   -0,89%
  • USD/IDR 17.847   -12,00   -0,07%
  • IDX 6.195   68,05   1,11%
  • KOMPAS100 824   16,97   2,10%
  • LQ45 619   8,11   1,33%
  • ISSI 215   -1,05   -0,49%
  • IDX30 350   2,03   0,58%
  • IDXHIDIV20 428   1,77   0,41%
  • IDX80 94   1,01   1,10%
  • IDXV30 118   -0,67   -0,56%
  • IDXQ30 112   0,74   0,66%

Sejumlah bansos dihentikan, ekonom: Pemerintah perlu antisipasi penurunan daya beli


Senin, 05 April 2021 / 06:45 WIB


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan agar pemerintah mengantisipasi jika terjadi penurunan daya beli masyarakat dalam kurun waktu tertentu sebagai imbas penghentian sejumlah bantuan sosial.

Rendy mengatakan, saat ini memang Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Maret mulai membaik dibanding bulan sebelumnya. Kemudian data impor yang mengalami pertumbuhan dan terdapat kecenderungan kasus positif covid-19 harian mengalami penurunan. Hal tersebut menjadi salah satu indikasi aktivitas perekonomian kembali bergeliat.

“Tetapi kalau kita melihat data lain seperti inflasi inti itu juga masih relatif rendah, ini yang saya kira perlu diantisipasi dan diwaspadai juga karena inflasi inti ini menggambarkan juga permintaan barang dan jasa di masyarakat. Karena ketika dia relatif rendah ini yang bisa menjadi semacam catatan juga,” kata Rendy saat dihubungi, Minggu (4/4).

Baca Juga: Ini kata ekonom soal keberlanjutan bansos tunai

Rendy menilai, langkah pemerintah menghentikan sejumlah bantuan sosial karena ingin menjaga target fiskal yang telah ditetapkan. Meski begitu, Ia meminta pemerintah membuat kebijakan yang fleksibel terkait pemberian bantuan sosial.

“Saya melihatnya memang sudah ada perbaikan daya beli untuk kelompok masyarakat menengah kebawah. Tapi ketika nanti misalnya ada data – data yang diklaim pemerintah sudah menunjukkan daya beli itu memburuk misalnya di kuartal ketiga, pemerintah harus mengubah lagi kebijakannnya,” tutur Rendy.

Seperti diketahui, sejumlah bantuan sosial seperti bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan sosial tunai (BST) Kementerian Sosial dihentikan. Hal ini terkait anggaran dan situasi pendemi yang dinilai sudah bergerak ke skala mikro.

Selanjutnya: Dimulai April, ini jadwal distribusi DKI Jakarta 2021 bagi peserta baru

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×