Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Presiden Joko Widodo Selasa (19/1) mengumpulkan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet mengatakan, agenda yang dibicarakan dalam pertemuan ini salah satunya mengenai aksi terorisme.
Presiden kata Pramono ingin berkonsultasi mengenai masalah penanganan dan pencegahan aksi terorisme di dalam negeri.
Salah satu yang ingin dikonsultasikan adalah mengenai kemungkinan perubahan atau revisi Undang-Undang (UU) No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau penerbitan perppu baru untuk mengatasi masalah terorisme.
Pramono mengatakan kemungkinan revisi atau penerbitan perppu baru untuk mengatasi masalah terorisme tersebut muncul karena saat ini kedua payung hukum tersebut dinilai masih lemah untuk bisa digunakan untuk mencegah terjadinya tindakan terorisme.
Kelemahan tersebut, salah satunya bisa dilihat dari pencegahan aksi teror di Jalan Thamrin yang terjadi sepekan kemarin.
Pramono mengatakan, sebelum kejadian tersebut pemerintah sebenarnya sudah mendeteksi adanya ancaman teror dari jaringan yang berkaitan dengan pelaku teror di Thamrin.
"Tapi karena payung hukum dan kewenangan tidak memungkinakan, waktu itu yang ditangkap hanya 19 orang karena memang ada bukti kuat, sementara yang lain tidak bisa," kata Pramono di Komplek Istana Selasa (19/1).
Payung hukum yang dimiliki Indonesia tersebut kata Pramono, tidak sekuat yang dimiliki oleh Malaysia dan Singapura.
"Di sana, ketika baru pulang dari Suriah saja sudah langsung bisa diambil, di kita, tidak ada payung hukum, padahal ada 100 orang lebih yang kembali dari Suriah ke tanah air," katanya.
Pramono mengatakan, kalaupun nantinya pemerintah jadi memperkuat payung hukum untuk mencegah tindakan terorisme, pemerintah tidak akan melakukannya secara serampangan.
"Faktor HAM juga akan dilihat,' katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
