Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Presiden Jokowi meminta kepada para rektor yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia untuk memberikan masukan kepadanya mengenai rencana keikutsertaan Indonesia dalam hubungan dagang Kemitraan Trans Pasifik (TP), RCEP atau kelompok perdagangan bebas lainnya.
Presiden juga meminta para rektor untuk memberikan gambaran kepadanya mengenai keuntungan dan kerugian yang akan didapat Indonesia bila masuk ke dalam blok perdagangan tersebut.
Permintaan tersebut disampaikannya Jokowi karena ia ingin segera mengambil keputusan terkait keikutsertaan Indonesia di blok perdagangan tersebut.
"Ini tidak boleh lama- lama, kalau iya apa yang perlu diperbaiki, kalau tidak apa yang harus diperbaiki, karena dua- duanya ada risiko," ujar Jokowi seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Minggu (31/1).
Jokowi ingin agar keikutsertaan Indonesia menjadi anggota Kemitraan Trans Pasifik (TPP) dan kelompok kerjasama perdagangan bebas dengan negara lainnya, seperti FTA dengan Uni Eropa dan 16 negara anggota RCEP menguntungkan bagi Indonesia.
Ia juga tidak ingin produk Indonesia ketinggalan, kesulitan masuk, dan kalah bersaing dengan negara lain akibat pengenaan bea masuk dan hambatan perdagangan lainnya dari anggota kelompok dagang tersebut.
Menolak kepesertaan
Namun, keinginan Jokowo tersebut mendapat banyak tentangan. Mereka meminta Jokowi untuk berhati- hati dalam mengambil keputusan soal keikutsertaan Indonesia menjadi anggota TPP.
Salah satu harapan itu datang dari mantan pejabat tinggi Kementerian Perdagangan. Mereka yang tergabung dalam Yayasan Forum Pengkajian Kebijakan Perdagangan (TRAP) Forum meminta pemerintah untuk melihat secara menyeluruh keuntungan dan kerugian Indonesia bila ikut dalam kemitraan tersebut.
Permintaan ini disampaikannya terkait potensi peningkatan ekspor yang didapat Indonesia dari kepesertaan tersebut.
Gusmardi Bustami, mantan Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan yang menjadi Dewan Penasihat TRAP Forum mengatakan, dari 12 negara anggota TPP, Indonesia sudah bisa masuk ekspor secara bebas ke tujuh negara yang sudah punya perjanjian perdagangan bebas. Mereka adalah Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Jepang, Australia, New Zealand.
Selain itu, Indonesia saat ini juga sedang membahas dua kesepakatan perdagangan bebas dengan dua anggota TPP lainnya; Chili dan Peru.
"Tujuh negara yang sudah terikat dengan kita saja, ekspor kita ke sana sudah mewakili 80% dari ekspor kita ke negara TPP, apakah kalau kita tidak ikut, kita akan terganggu, tidak juga kan," katanya beberapa waktu lalu.
Selain itu, Gusmardi juga mengatakan, masuk menjadi anggota TPP tidak serta merta membuat Indonesia mudah mengekspor barang ke negara anggota TPP. Untuk tekstil dan produk tekstil saja misalnya, berdasarkan draft perjanjian TPP yang dibacanya ada beberapa aturan yang berpotensi menghambat ekspor tekstil, termasuk produksi Indonesia ke sesama anggota TPP.
Salah satunya, syarat bahwa produk tekstil harus menggunakan komponen dari negara TPP. Selain itu, eksporter tekstil yang mengekspor juga sudah harus teregister.
"Ini kecurigaan kami, tekstil ini tidak terbuka seperti yang dipikirkan," kata mantan Dubes RI untuk WTO ini.
Hatanto Reksodiputro, mantan Sekjen Kementerian Perdagangan yang juga Ketua TRAP Forum mengatakan, forumnya juga meminta pemerintah untuk memperhatikan daya saing produk ekspor. Permintaan ini diserukan terkait daya saing ekspor Indonesia yang saat ini masih rendah dan kalah dibanding negara Asean lain.
Kekalahan ini bisa dilihat dari komponen ekspor Indonesia yang 79,6%-nya masih disumbang oleh komoditas, 8,6% manufaktur, dan 11% jasa, atau kalau dari manufaktur Thailand, Malaysia, dan Filipina yang sebagian besar ekspornya ditopang dari produk manufaktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
