Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Peningkatan utang pemerintah berimbas pada beban anggaran pembayaran bunga utang. Bahkan pada tahun depan, pemerintah harus menyediakan dana pembayaran bunga utang sebesar Rp 247,6 triliun. Jumlah itu naik 12,97% dari alokasi tahun ini yang sebesar Rp 219,2 triliun.
Meski naik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembayaran bunga utang masih rendah. Sebab, rasionya terhadap total utang pemerintah hanya sebesar 5%. "Dan (rasio) ini nilai yang rendah dibanding negara-negara lain," kata Sri Mulyani, Senin (21/8).
Menurutnya rasio pembayaran bunga utang Malaysia terhadap outstanding utang pemerintah mencapai 5,6%. Sementara rasio pembayaran bunga utang Brazil terhadap outstanding utang lebih tinggi lagi, mencapai 18%.
Walau rasionya bunga utang terhadap total utang hanya sebesar 5%, namun rasio pembayaran bunga utang Indonesia terhadap total penerimaan negara cukup tinggi. Dengan target penerimaan negara 2018 sebesar Rp 1.878,45 triliun, maka rasio bunga mencapai 13,18%.
Oleh karena itu Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengatakan, pemerintah perlu hati-hati dengan besarnya pembayaran bunga utang pemerintah tahun depan. Sebab jumlahnya terus bertambah di tengah penerimaan pajak yang berpotensi shortfall. Apalagi, rasio itu mengarah ke batas maksimal sebesar 20%. "Kemampuan pemerintah membiayai infrastruktur semakin terbatas. Sebab, peneriman habis untuk bayar utang," kata Juniman.
Itu juga tercermin dari keseimbangan primer yang masih mencatat defisit di tahun depan sebesar Rp 78,35 triliun. Artinya, penerimaan pemerintah selama ini tidak cukup untuk membayar utang sehingga penarikan utang yang dilakukan pemerintah dilakukan untuk membayar utang.
"Dengan utang dibayar utang, artinya gali lubang tutup lubang. Dalam jangka panjang itu akan memberatkan keuangan negara," tambah Juniman.
Menurutnya pemerintah harus memikirkan cara agar penerimaan mencukupi pembayaran utang. Sebab di satu sisi pemerintah perlu mendorong pembangunan infrastruktur yang besar, tetapi di sisi lain penerimaan negara terbatas. "Kalau utang benar-benar dipakai untuk pembangunan infrastruktur tidak apa-apa," tambahnya. Juniman juga berpesan agar penarikan utang pemerintah pada tahun-tahun mendatang tidak untuk menambal pembengkakan anggaran subsidi.
Hingga Juli 2017, total utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.780 triliun, tumbuh 7,54% dari akhir 2016. Jumlah utang diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun menjadi Rp 3.852 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
