Sumber: Reuters | Editor: Dian Pertiwi
KONTAN.CO.ID - SAN FRANSISCO. Facebook akan memperketat aturan iklan di platformnya untuk membatasi intervensi pemilu yang berlangsung di beberapa negara seperti India, Nigeria, Ukraina dan Uni Eropa.
Sejak tahun 2016, Facebook menjadi sarana politisi untuk mendistribusikan berita palsu dan propaganda. Para politisi ini seringkali membeli iklan Facebook untuk memperluas audiens mereka. Sayangnya, aksi ini sering melanggar aturan pemelihan dan kebijakan perusahaan.
Sebenarnya, beberapa tahun lalu Facebook sempat meningkatkan pengawasan terkait iklan politik. Langkah ini diambil lantaran otoritas di beberapa negara menekan Facebook untuk mengambil langkah solutif.
Saat ini, Facebook hanya menyediakan layanan iklan politik untuk kawasan yang tengah menggelar pesta demokrasi. “Hanya pengiklan yang berlokasi di negara itu yang dapat menjalankan iklan pemilihan,” kata Katie Harbath, director of global politics and outreach Facebook seperti dikutip Reuters, Rabu (16/1).
Harbath menambahkan, Facebook tengah fokus mengidentifikasi perilaku politik bermasalah.
Nigeria akan mengadakan pemilihan umum pada 16 Februari. Per hari ini, Facebook telah menerapkan kebijakan tersebut. Menyusul Ukraina yang akan menggelar pemilihan pada Maret akan diterapkan kebijakan pada Februari mendatang.
Dalam pemilu di Amerika Serikat para pengiklan di Facebook memalsukan dan mengaburkan indentitas mereka. Belajar dari pengalaman, Facebook menerapkan kebijakan lebih ketat di India. Para pemasang iklan harus memiliki identitas resmi dan nama yang sesuai dengan dokumen resmi pemerintah.
Tahun ini Australia, Indonesia, Israel dan Filipina juga menghadapi tahun politiknya, namun Facebook menyebut masih mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan di negara-negara ini. Apakah Facebook akan lebih ketat di Indonesia pada masa kampanye mendatang?
Yang terang, Facebook tengah mengusahakan dapat menyajikan alat yang dapat mengatur pengiklan secara global per akhir Juni mendatang.
