Reporter: Barly Haliem | Editor: Tri Adi
Buka tutup sektor usaha dalam aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) sebenarnya hal biasa. Tapi kali ini, revisi aturan yang seharusnya menjadi panduan investasi itu memicu protes dan polemik berkepanjangan, karena bikin bingung.
Beragam spekulasi muncul berkaitan dengan pemicu panasnya polemik revisi DNI. Ada yang bilang, proses revisi memanas karena berdekatan dengan tahun politik. Sementara versi lain menyebutkan bahwa perang antar sponsor yang membuat alot revisi DNI.
Mana yang benar? Sulit untuk memastikannya. Lebih mudah menangkap kesan Tim Ekonomi Kabinet bimbang merumuskan perubahan DNI. Satu sisi, mereka terlihat ingin cepat menuntaskan perumusan revisi DNI. Tapi di lain sisi materi revisi masih setengah matang.
Kesan kegamangan Tim Ekonomi Kabinet itu kian kental manakala jumlah sektor usaha yang masuk DNI berubah-ubah. Dari 54 sektor, selanjutnya 49 sektor dan kini berubah lagi menjadi 41 sektor usaha.
Apa lacur, polemik telanjur bergulir. Sementara rumusan revisi DNI masih memicu pro-kontra.
Sebagai contoh, pro kontra DNI usaha warnet dan pengupasan umbi-umbian. Maksud sebenarnya mulia. Dua bidang usaha itu keluar dari DNI bukan untuk membuka 100% bagi asing melainkan agar perizinan UKM dua sektor itu lebih mudah.
Tapi publik kadung menafsirkannya sebagai liberalisasi. Kendati rencana itu sudah dibatalkan, alih-alih reda, kini pemrotes revisi DNI bertambah. Pelaku jasa survei dan inspeksi, maupun pebisnis jasa angkutan darat dan laut, giliran mengajukan keberatan pula dengan rancangan perubahan DNI.
Alasan mereka nyaris sama, bahwa revisi DNI dan membuka sektor usahanya bagi asing akan mematikan pemain lokal. Mereka juga mempertanyakan relevansi masuknya modal asing di sektor usaha yang sejatinya bisa digarap sendiri.
Jika melihat polemik revisi DNI, ada baiknya pemerintah kembali pada ide dasar kehadiran beleid DNI. Aturan DNI dibuat sebagai panduan investor. Mulai dari panduan bidang usaha yang boleh dan dilarang bagi swasta, ketentuan izinnya, seberapa besar porsi yang bisa digarap swasta, dan aturan lainnya.
Oleh karena itu, kehadiran DNI harus membuat para investor memiliki kejelasan bidang usaha di negara ini. Tentu saja rasa aman berinvestasi didapat karena kepastian aturannya. Dus, buat apa dan untuk siapa revisi DNI ini jika justru memicu kegundahan, kegelisahan dan gejolak di kalangan pebisnis.•
Barly Haliem Noe
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
